drberita.id | Arus penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bukan saja terjadi di ranah organisasi masyarakat dan lapisan masyarakat. Tetapi juga terjadi di kalangan para wakil daerah alias para Senator.
Penolakan tersebut menjadi salah satu agenda Rapat Pimpinan DPD RI, di Senayan, Jakarta, pada Senin 15 Juni 2020, kemarin.
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan DPD RI menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang memancing kritik dan protes publik.
Baca Juga: Kajati Sumut: Penanggulangan Covid-19 Tugas Kita Bersama
"Mayoritas Senator DPD RI menyayangkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan sebagai konsideran. Hal itu dinilai sebagai pintu masuk kembalinya ajaran komunisme," ucapnya kepada wartawan Selasa 16 Juni 2020.
Menurutnya, ada efek ideologis lain yang diakibatkan dari kontroversi RUU HIP, yaitu terjadinya kekhawatiran di tengah masyarakat akan bangkitnya kembali ideologi komunis. "Pada Pasal 6 yang mengatur soal Trisila dan Ekasila dinilai mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara," sebut Sultan.
"Mayoritas Senator menolak RUU HIP. Maka, jalan keluarnya adalah, kami pimpinan, memutuskan untuk membentuk Tim Kerja (Timja) yang tadi disepakati dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono," sambungnya.
Baca Juga: Pangdam I BB Minta Pelaku Dunia Usaha Ikut Perhatikan Protokol Covid-19
Timja tersebut nantinya akan melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP. Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan elemen masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan. "Nanti hasil kerja dari Timja akan menjadi panduan bagi sikap DPD RI," kata Sultan.
(art/drb)