drberita.id -Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka priode 2024-2029, salah satu programnya adalah pemberantasan kemiskinan sebagai asta cita ke 6, dengan target penurunan kemiskinan ekstrem 0% tahun 2026 dan kemiskinan 5% tahun 2029.
Menyikapi komitmen Presiden dan Wapres tersebut, seorang pekerja sosial (Peksos) Syaiful Syafri mengatakan dirinya ragu capaian kemiskinan ekstrim 0% di Sumut pada tahun 2026, melihat jumlah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dikaitkan dengan jumlah pengangguran dan jumlah daerah lokasi Komunitas Daerah Terpencil (KAT ) di Sumut.
Sementara tenaga peksos di institusi pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota terbatas.
"Berdasarkan data yang ada sampai akhir 2024, tingkat kemiskinan di Sumut masih 7,03% dan kemiskinan ekstrim ada 0,54%. Sementara angka pengangguran terbuka 5,60% , disamping masih ada masyarakat KAT di 12 kabupaten dari 69 lokasi atau 2.984 KK tahun 2024," katanya, Senin 11 Mei 2025.
Syaiful Syafri menjelaskan menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrim sesuai Pepres 186 tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2011, Pemerintah Daerah tidak cukup sebatas menyediakan anggaran, melainkan membutuhkan aparat pemerintah yang berlatar belakang peksos yang mampu merencanakan program dan menangani secara profesional.
Para peksos, lanjutnya, memiliki kompetensi yang memahami budaya, perilaku, latar belakang SDM, serta SDA, dimana penyandang kemiskinan bertempat tinggal atau istilah sekarang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) berada.
Sebagai seorang peksos Syaiful Syafri bersedia menjadi pendamping selama dilakukan pemberdayaan sosial hingga masyarakat mandiri.
Apalagi untuk lokasi KAT, seorang peksos selalu siap untuk masuk ke lokasi KAT dengan berjalan kaki, nyeberangi sungai, naik dan turun gunung, melewati hutan yang ditempuh 6 jam, karena lokasi KAT bersifat tertutup, akses jalan sulit, jauh dari komunikasi dan informasi, yang umumnya berada di perbatasan dan pedalaman.
"Tidak usah jauh ke lokasi KAT, yang di depan mata saja pemerintah daerah belum bisa menangani kemiskinan. Lihat di persimpangan jalan Kota Medan, seorang ibu atau anak membawa balita mengemis di jalan, di kedai kopi secara bergantian anak anak di usia sekolah mengemis, belum lagi kaum ibu atau bapak yang terdapat di emperan jalan," kata Syaiful.
Adanya sumber dana APBN Bansos berupa uang atau beras ke masyarakat miskin, kata Syaiful, tidak banyak pengaruhnya untuk menangani kemiskinan, dan cendrung menjadi budaya penantian di masyarakat. Bansos memang sangat diperlukan jika terjadi bencana alam atau bencana sosial untuk mengatasi tanggap darurat.
Namun diyakini penurunan kemiskinan ektrim 0% tahun 2026 di Sumut bisa dicapai, dan kemiskinan turun 5% tahun 2029, dapat ditangani jika kerja sama Pemprov Sumut dengan kabupaten dan kota berjalan dengan melibatkan para peksos atau pilar partisipasi sosial yang ada.
"Atau kerja sama dengan 2 universitas di Medan yang memiliki Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial," tuturnya.