drberita.id | Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Hanura Hendra DS tekejut mendengar informasi ricuhnya pendataan warga calon penerima bantuan sosial tunai Covid-19 di Kantor Dinas Sosial, Jalan Pinang Baris, Medan, Rabu 13 Mei 2020.
"Luar biasa kacaunya. Harusnya Pemko Medan jemput bola untuk pendataan bansos ini, dengan memanfaatkan kepling sebagai ujung tombak. Mereka bisa meng-update data warganya dan mengumumkan nama-nama penerima bansos di kelurahan, sehingga yang belum terdata bisa juga terlihat," katanya.
Munculnya kerumunan warga di Kantor Dinas Sosial, kata Hendra, menjadi gambaran Pemko Medan tidak mampu mengkoordinir jajarannya hingga ke tingkat lingkungan.
Baca Juga: Kajati Sumut Ingatkan Kepala Daerah Agar Transparan Kelola Bansos Covid-19
Padahal, lanjut Hendra, jika seluruh perangkat pemerintah dikerahkan hingga ke tingkat lingkungan dipastikan tidak terjadi kerumunan warga.
"Ini yang terjadi kan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Warga sampai mengabaikan imbauan menjaga jarak demi mendapatkan bantuan tersebut. Ini kondisi yang sangat ironis," cetusnya.
Baca Juga: Gubsu Bantu 1.000 Paket Sembako 5.000 Butir Telur ke Pembina & Pelatih Pramuka
Hendra mendesak agar Plt Walikota Medan Akhyar Nasution segera turun tangan menangani menyelesaikan persoalan ini. Karena jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatir akan memicu persoalan di tengah masyarakat.
"Kita menilai tidak ada management untuk pendataan ini. Yang kita khawatirkan, yang tak menerima bantuan nanti akan menimbulkan gejolak baru," kata Hendra. (art/drb)