drberita.id | Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Kota Medan membentuk tim tugas pengawasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang telah dilaksanakan pemerintah. Tim dibentuk karena banyak keluhan dari warga yang belum mendapat bantuan.
Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Medan, Erwin Siahaan mengatakan meski bansos tahap I telah disalurkan kepada warga yang terdampak Covid-19, namun diduga banyak terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.
"Terbukti banyak warga mengeluh kepada kami, karena banyak yang tidak menerima bantuan itu. Menunggu dari lembaga DPRD Medan ini membuat pengawasan terlalu lama, jadi kami dari fraksi buat sendiri tim pengawasan," ujarnya didampingi Sekretaris Fraksi Abdul Rani, Bendahara Fraksi Hendra DS dan anggota fraksi lainnya, Jansen Simbolon dan Renviele Napitupulu, di gedung dewan, Senin 11 Mei 2020.
Baca Juga: Polda Sumut Terima Bantuan Gula Pasir 8 Ton dari PTPN2 Untuk Masyarakat Terdampak Corona
"Dan hari ini kami bawa surat ke Plt Walikota Medan, ditembukas ke Dinas Sosial untuk meminta data penerima bantuan Covid-19, by name by adress," sambungnya.
Penyaluran bansos tahap I, Menurut Erwin, tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih, sehingga tidak efektif. Untuk itu, Fraksi Hanura, PSI dan PPP meminta Plt Walikota Medan Akhyar Nasution agar menyerahkan data warga yang sudah menerima bantuan tahap I dan data warga yang akan menerima bantuan tahap II.
"Data itu penting untuk efektivitas yang akan kami lakukan, kami berharap data itu sudah diserahkan pada kami Minggu 17 Mei 2020," kata Erwin.
Baca Juga: Ini Tipe Kapal Jag Leela Yang Terbakar di Pelabuhan Belawan
Selain itu, tim tugas pengawasan penyaluran bansos Covid-19 yang dibentuk Fraksi Hanura, PSI dan PPP juga meminta spesifikasi bantuan yang telah diberikan kepada warga.
"Kami ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran dan jenis bantuan jangan asal-asalan. Anggaran untuk bansos beras itu besar, jadi jangan dipermainkan di tengah Covid-19 yang sudah membuat warga susah," tegas Erwin Siahaan. (art/drb)