drberita.id -
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) atau PU Kota
Medan dinilai amburadul. Bukan tanpa dasar, anggota
DPRD Medan kesal karena menemukan kesalahan.
Anggota Komisi 4 DPRD Medan Lailatul Badri mengatakan banyak program Dinas PKPCKTR hanya copy paste, seperti pemasangan pipa distribusi air bersih di beberapa titik.
"Nilai proyeknya sama persis. Dinas PKPCKTR tidak becus dan tak punya program serta nilai yang baru. Kok bisa sama nilai harga yang akan dibutuhkan di semua titik. Apa semua sama panjang pipa yang akan dipasang ke rumah warga," ucap Lailatul Badri di ruang kerja Komisi IV DPRD Medan, Senin 21 April 2025.
"Tentu kan berbeda beda, maka nilainya pasti berbeda," sambungnya dalam rapat evaluasi.
Menurut Laila, Dinas PKPCKTR Kota Medan sepatutnya melakukan survei ke lapangan dengan benar. Berapa panjang kebutuhan pipa dipasang di satu titik, pasti berbeda ke setiap rumah.
"Ke depan, kita harapkan perencanaan program yang matang dan profesional dilakukan. Sehingga anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran," tegasnya.
Kritikan pedas bukan hanya disitu saja, Laila juga menyoroti pengawasan bangunan. Ternyata, hampir 80 persen pendirian bangunan di Kota Medan bermasalah. Sehingga Pemko Medan mengalami kebocoran PAD yang cukup besar.
Tak hanya kebocoran PAD, lanjut Laila, ini menjadi pelanggaran estetika yang menimbulkan kesemrawutan bangunan di Kota Medan. Contoh, roilen atau sempadan bangunan, walau terlihat ada namun bangunan tetap berdiri tanpa tindakan.
Begitu juga banyaknya bangunan yang melanggar jalur hijau namun tetap berdiri mulus.
"Belum lagi sarat dengan pelanggaran tetapi berdiri mulus. Tidak ada izin terkait unit dan pelanggaran izin jumlah lantai. Penyimpangan itu terkesan ada pembiaran," jelas Laila.
Apalagi biaya konsultan untuk pendirian bangunan selalu dikeluhkan warga pendiri bangunan. Untuk itu, Lailatul Badri mengingatkan Dinas PKPCKTR Kota Medan telilti membuat rancangan kerja ke depan.