drberita.id -Politik dan demokrasi nasional dinilai semakin dibajak oleh kepentingan elit partai dan oligarki. Wakil rakyat di
DPR RI telah gagal menjalankan fungsi konstitusional, dan justru berubah menjadi 'Dewan Penyusah Rakyat'.
Demikian ditegaskan Aliansi Masyarakat Perjuangan Republik Indonesia (AMPRI) dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 6 September 2025.
Ketua AMPRI Johan Merdeka menegaskan aksi massa demonstrasi rakyat kali ini bukan sekadar letupan emosional, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik pengkhianatan konstitusi.
"ketika rakyat lapar, mereka malah berpesta. Ketika rakyat bersuara, mereka menutup telinga. DPR tidak lagi menjadi perwakilan rakyat, melainkan perwakilan partai dan oligarki. Karena itu, rakyat harus bangkit dan merebut kembali kedaulatannya," tegasnya.
Demokrasi Indonesia kini telah terpasung. Kritik rakyat dibungkam, aktivis dikriminalisasi, bahkan aksi damai dibalas represif aparat.
"Indonesia berduka. Kita kehilangan akal sehat bernegara. Aparat yang seharusnya melindungi, malah menginjak mahasiswa, ojol, dan rakyat kecil. Ini pengkhianatan terhadap demokrasi. Kami menuntut pertanggungjawaban penuh dari Kapolri," sambung Sekretaris AMPRI, Faisal Roni Nasution.
Bendahara AMPRI Adi Warman Lubis juga menyoroti betapa rakyat semakin dihimpit secara ekonomi. Pajak mencekik, harga sembako melambung, pendidikan dan kesehatan tak terjangkau. Sementara pejabat terus menambah daftar kemewahan hidupnya ke tengah publik.
Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk memperkaya lingkar kekuasaan, dan jangan biarkan mafia tanah, mafia pupuk, dan koruptor berpesta di atas penderitaan rakyat.
"Sahkan segera Undang Undang Perampasan Aset Koruptor," ketusnya.
Pernyataan AMPRI tersebut mendapat dukungan dari dua pembina, Hasoloan Sihombing dan Ahmad Rizal. Mereka menegaskan perjuangan rakyat tidak boleh berhenti, bahwa sejarah bangsa selalu ditentukan oleh kesadaran kolektif rakyat yang bersatu.
"Apatisme adalah musuh paling besar bagi rakyat. Perjuangan tidak akan berhasil bila rakyat diam. Karena itu kami menyerukan mahasiswa, buruh, tani, nelayan, ojol, betor, guru, tenaga Kesehatan, bersatulah. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan," kata Hasoloan dan Ahmad Rizal.
Gejolak aksi mahasiswa dan rakyat yang dimulai 25 Agustus 2025, hingga kini, semua itu berawal akibat wakil rakyat di senayan yang diharapkan mewakili aspirasi rakyat yang selama ini terus tertindas, tapi malah sebaliknya.
Selama ini rakyat selalu diam meskipun kehidupan mereka makin terjepit akibat faktor ekonomi. Namun dalam kondisi yang serba susah saat ini malah muncul lagi kebijakan baru dengan menaikan pajak sesukahati.
Akibatnya, ribuan warga di Kabupaten Pati, Cirebon, Bone, Jombang, Semarang, dan sejumlah daerah lainnya melakukan aksi penolakan kenaikan pajak.
"Belum usai soal pajak, malah DPR ikutan usil dengan meminta tambahan tunjangan Rp. 3 juta/hari. Bayangkan angka itu bila dikalikan jumlah wakil rakyat 580 orang, maka berapa lagi beban negara jadi bertambah," tambah
Hendra Silitonga pengurus AMPRI.
"Inilah penyebab terjadinya kerusuhan itu, ekonomi sulit, pajak dinaikkan, lantas wakil rakyatnya minta jatah pula. Tragisnya, di saat rakyat marah, malah mereka membalas dengan joget-joget. Kerusuhan itu nyaris saja bisa menyulut aksi seperti 1998 yang lalu," Sambung Ketua DPP LSM PERINTIS yang juga mantan demonstran 98 ini.
Karena tuntutan rakyat mendesak, maka segera revolusi DPR dan Polri, ekonomi, hukum dan sosial.
"Kami menyerukan agar mahasiswa, aktivis, buruh, ojol, betor, petani, nelayan dan seluruh elemen rakyat, terus turun ke jalan dalam aksi massa demonstrasi nasional, Senin depan," tutupnya.