drberita.id | DPD AMPI Kabupaten Tapanuli Selatan mendesak DPRD wilayah setempat dan komisi terkait memanggil manajemen PLTA Simarboru.
"Peran DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tolonglah di fungsikan, kearifan lokal harus junjung tinggi dalam persoalan adanya warga luar wilayah kerja PLTA Simarboru yang dipekerjakan tidak sesuai komitmen dengan pemerintah," ucap Sekretaris DPD AMPI Tapael, Khairul Arief, Senin 12 Oktober 2020.
"Keterbukaan informasi penerimaan karyawan untuk warga lokal juga harus transparan jangan ada kucing-kucingan," sambungnya.
Baca Juga :Sekda Pemko Tanjungbalai Kenal Jimmy Sitorus Pane
AMPI Tapsel, kata Arief, siap mengawal pernyataan Ketua Komisi 2 DPRD untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak manajemen PLTA Simarnoru terkait tidak transparan informasi penerimaan karyawan dan segala bentuk persyaratan untuk menjadi karyawan.
"Pemerintah juga harus hadir di tengah persoalan ini, jangan jadikan masyarakat Tapsel sebagai penonton ketika ada masyarakat luar bisa bekerja di wilayah kerja pengembangan PLTA Simarboru," tegasnya.
Mega proyek raksasa dalam membantu penyediaan listrik di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Tapsel jangan bersifat rahasia. Era sekarang sudah transparan dan masyarakat setempat yang memiliki SDM juga dapat mengakses secara akurat.
"Masyarakat Marancar, Sipirok, dan Batang Toru jika menemukan permasalahan yang mengesampingkan kearifan lokal atau lokal wisdom sampaikan kepada perwakilan rakyat yang ada di dapil masing-masing," jelas Arief.
art/drb