drberita.id -Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati mengatakan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) korban dari perang asimetris yang dilakukan oleh antek asingOCCRPuntuk menjatuhkan marwah tokoh dan Indonesia agar bisa dikoptasi secara ekonomi maupun politik.
"Saya menilai ini bagian dari perang asimetris yang dilakukan negara barat melalui antek-anteknya terhadap RI dan para pemimpin bangsa ini," ungkap Ikhyar Velayati di Medan, Jum'at 3 Januari 2025.
Menurut Ikhyar, tujuan perang asimetris ini mempengaruhi serta memprovokasi rakyat agar membenci para pemimpinnya dan juga mendesak RI agar merubah kebijakan politik ekonomi, khususnya kebijakan RI terkait pelarangan expor mineral mentah dan hilirisasi pertambangan dalam negeri.
"Karena kebijakan ini banyak diprotes oleh IMF, Word Bank maupun negara negara Eropa dan AS," jelasnya.
Ikhyar mempertanyakan independensi serta objektivitas OCCRP dalam melakukan investigasi, karena kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dilakukan oleh Perdana Mentri Israel Benyamin Netanyahu selama 2024 justru luput dari investigasi OCCRP.
"Jika kita lihat pilar dan topik yang menjadi concern investigasi dalam menominasikan seorang tokoh sebagai penjahat kemanusiaan, tokoh korupsi, perusak lingkungan hidup, serta ancaman perang, harusnya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menjadi pemenangnya, kita tahu terjadi genoside dengan pembantaian hampir 50 ratusan ribu warga Palestina. Kemudian, hancurnya ratusan ribu rumah warga, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya, semua orang di dunia ini tahu kejahatan tersebut, kok bisa luput dari investigasi OCCRP," cetus Ikhyar.
Diketahui, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mengumumkan Presiden RI ke-7, Jokowi masuk ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini.
Jokowi disandingkan dengan empat tokoh lain yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.
"Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri person of the year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP," demikian tulis keterangan OCCRP di laman resmi, pada Selasa, 31 Desember 2024.