drberita.id -Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati menilai gambar Presiden dan Wakil Presiden dipasang di kantor negara maupun swasta harus ada aturan yang dipenuhi walaupun tidak ada perintah ataupun aturan tegas. Agar tidak masuk kategori pelecehan undang undang dan menjatuhkan wibawa kepala negara.
"Memang tidak ada aturan tegas harus memasang gambar Presiden atau Wakil Presiden di instansi pemerintah atau swasta, kecuali hanya surat edaran dari Menpan-RB. Tetapi jika instansi pemerintah maupun swasta hendak memasang gambar Presiden dan Wakil Presiden ada aturannya sesuai dengan pasal 55 ayat (1) UU 24/2009," ucap Ikhyar dalam keterangan tertulis, Sabtu 11 Mei 2024.
"Yaitu gambar Presiden dan Wakil Presiden harus dipasang sejajar dengan Wakil Presiden, dan dipasang lebih rendah dari gambar Burung Garuda Pancasila. Jadi, jika hanya ada gambar Wakil Presiden Ma'ruf Amin tanpa ada gambar Presiden Jokowi, itu namanya melanggar undang undang dan bentuk pelecehan terhadap kepala negara," sambung Ikhyar.
Sebelumnya, ramai diberitakan soal hilangnya gambar Presiden Jokowi dan hanya ada gambar Wakil Presiden Ma'ruf Amin di ruang rapat koordinasi (rakor) PDIP Sumut saat Edy Rahmayadi mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sumut.
Sementara, menurut Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto, gambar Jokowi hilang tak hanya terjadi di DPD Sumut, juga ada di sejumlah kantor lain. Tapi Hasto tak menyebutkan dimana saja.
"Tidak ada arahan dari DPP PDIP karena presiden saat ini Pak Jokowi, dan Wapres Pak KH Ma'ruf Amin. Itu yang dihormati oleh PDIP," kata Hasto usai halalbihalal bersama Barikade 98 di Jakarta Pusat, Selasa 7 Mei 2024.
Hasto juga mengatakan, "Ya kami 9mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah, dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden sumpah setianya menjalankan konstitusi dan undang undang dengan selurus lurusnya".
Hasto menambahkan, ketika prinsip itu dilanggar dan tidak mencerminkan keteladanan maka menimbulkan respons.
Ketua Umum Relawan Persatuan Nasiomal (RPN) Muhammad Ikhyar Velayati menyesalkan sikap dan pernyataan Sekjend PDIP Hasto yang seakan mendukung dan memprovokasi pengurus PDIP terkait tak adanya gambar Presiden Jokowi di kantor PDIP di daerah.
"Jika dicermati statement Hasto terkait hilangnya gambar Presiden Jokowi di beberapa daerah, dia tahu dan mendukung sikap pengurus partai di beberapa daerah tersebut, bahkan cenderung memprovokasi agar daerah lain berbuat sama. Ini sangat kita sesalkan karena beliau adalah Sekjend Partai yang berideologi nasionalis yang mensakralkan lambang negara dan menghormati produk demokrasi di negara ini," tandas Ikhyar.