DRBerita - Sampai saat ini 100 anggota DPRD Sumut baru mampu mengembalikan uang perjalanan dinas sebesar Rp 1,1 miliar, dari Rp 2,5 miliar yang jadi temuan. Waktu yang tersisa tinggal satu bulan lagi sampai dengan pelantikan anggota dewan baru periode 2019-2024 Septembere mendatang.Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumut Safril mengaku pesimis terhadap 100 anggota DPRD Sumut mampu melunasi uang perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut."Baru Rp 1,1 miliar yang mereka kembalikan. Sampai batas pelantikan anggota dewan baru waktu yang tersisa, selebihnya kita serahkan ke BPK. Tak mungkin bisa lunas, temuan pada tahun sebelaumnya saja masih ada sisa yang belum dikembalikan Rp 16 juta," ujar Safril di ruang kerja, Selasa 13 Agustus 2019.Diketaui, selain kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut Rp 2,5 miliar, BPK RI Perwakilan Sumut juga menemukan sejumlah kegiatan lainnya.Di antaranya, biaya kamar penginapan di Jakarta sebesar Rp 687.206.200,- biaya tiket pesat udara sebesar Rp 71.601.200,- biaya perjalan dinas untuk kepentingan partai politi sebesar Rp 155.697.000,-.Kemudian biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 370.750.000,- dan pertanggungjawaban biaya BBM kendaraan dinas sekretariat dewan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp 621.400.000,-.Menurut Safril, setiap bulan pihaknya selalu menyurati anggota DPRD Sumut untuk mengingatkan pengembalian uang perjalanan dinas yang menjadi temuan."Jelasnya tiap bulan sudah kita surati mereka (dewan) untuk pengembalian uang. Kalau tak lunas juga, biar BPK yang memutusakan. Kita serahkan ke BPK saja lah," tandasnya.Sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumut Erwin Lubis mengatakan sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan 100 anggota DPRD Sumut ke kas daerah."Sampai saat ini kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan," ujar Erwin di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 15 Juli 2019.Kegiatan 100 anggota DPRD Sumut ini sudah berulangkali menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut. Erwin tidak membantah belum ada efek jera dari anggota dewan meski pengembalian dilakukan.
"Orangnya masih yang itu-itu saja. Sebelum september ini pengembalian uang Rp 2,5 miliar itu harus sudah selesai," terangnya. (art/drc)