DRberita | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengundurkan diri dari kabinet kerja Pemerintaan Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, karena Yasonna akan dilantik sebagai anggota DPR 2019-2024 pada 1 Oktober mendatang. Pada Pileg 2019 lalu, Yasonna menjadi calon legislatif PDI Perjuangan dari Dapil Sumut I. Yasonna sudah mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo per 27 September 2019. Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono membenarkannya."Ya, karena tidak boleh rangkap jabatan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat 27 September 2019 malam.Dalam suratnya, Yasonna memohon pengunduran diri terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, tepat saat ia akan dilantik sebagai anggota DPR. Dalam surat itu ia juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai anggota DPR dan menteri sesuai dengan pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008.Yasonna pun mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini. "Selain itu, saya juga meminta maaf apabila selama menjabat sebagai menteri terdapat banyak kekurangan dan kelemahan," tulis dia. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan dua menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober 2019. "Kurang lebih sikap Pak Presiden mengangkat plt untuk beberapa jabatan menteri yang kosong, kan tidak banyak," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Bogor, Jumat 2 September 2019 lalu.Dua menteri Jokowi yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya berasal dari PDI Perjuangan. Plt yang menggantikan keduanya akan mengisi kekosongan sampai masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober. "1 Oktober dilantik, nanti masih ada waktu 20 hari lagi (untuk Plt bekerja)," kata Pratikno. Hingga kini belum ada penunjukkan Plt untuk kedua jabatan itu.
Sementara informasi beredara, pengunduran diri Yasonna dan Puan terkait rencana Jokowi yang ingin mengeluarkan Perppu KPK. PDI Perjuangan infonya menolak Perppu KPK dikeluarkan Jokowi. (art/drb)