Kutuk Sikap PM Modi, Badko HMI Sumut: Presiden Jokowi jangan hanya diam

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/photo/berita/dir032020/3876_Kutuk-Sikap-PM-Modi--Badko-HMI-Sumut--Presiden-Jokowi-jangan-hanya-diam.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 182
istimewa
Presiden Jokowi

DRberita | Ketua Badko HMI Sumut Alwi Silalahi mengatakan pembantaian Umat Islam di India sangat disesalkan karena Perdana Menteri Narendra Modi tidak responsif terhadap kerusuhan yang menewaskan puluhan dan mencedrai ratusan warganya.

"Kita (HMI) mendesak kepada PBB agar mengambil langkah cepat dan menyeluruh untuk menghentikan program politik genoside atas nama agama yang dilakukan oleh PM Modhi, karena ini bertentangan dengan HAM dan akal sehat," ujar Alwi Silalahi dalam keterangan persnya, Senin 9 Maret 2020.

"Modi telah melakukan tindakan anti kemanusiaan, mengatasnamakan agama, PM Modi beserta seluruh pemimpin di India didesak untuk menghormati dan melaksanakan isi deklarasi HAM PBB tahun 1948 untuk mewujudkan kehidupan bersama tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras," sambung Alwi.

HMI, kata Alwi, juga mendesak pengadilan HAM Internasional untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM yang secara nyata dilakukan oleh PM Modhi dan segera mengadilinya di pengadilan internasional sebagai pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan.

"Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan hanya diam, sikap pro-aktif harus dibuat untuk mengajak negara-negara Islam menyusun komunike bersama guna mendesak pemerintahan PM Modi menghapus pasal-pasal kontroversial di dalam undang-undang kewarganegaraannya yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas di India sebagai komitmen negara demokrasi," kata Alwi.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah inisiasi, antara lain Presiden Jokowi harus mengadakan pembicaraan bilateral dengan PM Modi untuk mencontohi Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi hidup rukun dan harmonis dengan kelompok agama minoritas lainnya.

Jokowi, lanjut Alwi, harus mengajak dunia internasional, terutama lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), demokrasi dan kemanusiaan untuk bersama-sama mengusung tema kerukunan dan harmoni bagi India sebagai rumah bersama bagi semua komunitas agama.

"HMI mendoakan saudara-saudara Muslim di India untuk tetap sabar dan terus berjuang menuntut hak-haknya secara konstitusional dan berharap mendapat dukungan dari dunia Islam," ujar Alwi.

HMI tetap terus mengimbau umat Islam di Indonesia untuk terus menggalang dukungan dan solidaritas ukhuwah Islamiyah bagi saudara-saudara Muslim di Indonesia dengan cara-cara yang santun dan berkeadaban.

"Kepada rezim-rezim politik di dunia ini agar menghentikan seluruh pandangan buruk dan penghinaan bahwa umat Islam adalah teroris, radikalis dan segala persangkaan buruk lainnya," tegas Alwi. (art/drb)

Editor
: Gambrenk
Sumber
: Pers Rilis

Tag:
HMI

Berita Terkait

Politik

Halal Bi Halal IKAFEB USU: Perkuat Silaturahmi dan Refleksi Kepengurusan

Politik

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution Undang Ratusan Pemred Media Silaturahmi Akbar

Politik

Hadiri Jalan Sehat, Rusdi Lubis Sebut KAHMI Bukan Organisasi Kaleng-kaleng

Politik

Daarut Tauhiid Peduli dan BPKH Bantu Renovasi Gedung Insan Cita HMI Medan

Politik

MD Kahmi Medan Dapat 100 Al Quran dari FOZ Sumut Untuk Bakti Sosial Khitanan Masal

Politik

7 Aktivis HMI dan PMII Ditangkap Polres Asahan