DRBerita | Pencanangan studi kelayakan pengusahaan Jalan Tol Medan Intra Urban Toll Road (MIUTR) dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Kamis 15 Agustus 2019.Study kelayakan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kerja sama (MoU) pembangunan jalan tol oleh Pemprov Sumut bersama Pemko Medan, Pemkab Deliserdang, dan PT Citra Marda Nusaapala, serta PT Adhi Karya pada 1 Maret 2019 lalu."Hari ini hati saya berbunga-bunga. Belum sampai setahun apa yang saya mimpikan dan rakyat Sumut inginkan bisa terealisasi, walau masih dalam tahap pencanangan. Tapi bila tidak kita bangun sekarang tiga tahun mendatang jalan di Kota Medan akan stagnan," ucap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.Edy berharap pembangunan fisik jalan tol sepanjang 30,97 kilometer ini dapat dilakukan sesegera mungkin. Sehingga dapat rampung dan dinikmati masyarakat pada tahun 2023. "Kementerian PUPR tadi bilang standard waktu yang dibutuhkan adalah 10 bulan, tapi saya dorong agar enam bulan selesai, yang penting harus sama-sama kita bantu," serunya."Selesai dilakukan studi kelayakan, 2021 sudah bisa dimulai tahap pembangunan fisiknya. Itu nanti memakan waktu paling lama dua tahun, maka target kita tahun 2023 jalan tol ini sudah beroperasi," sambungnya.Jalan Tol Dalam Kota Medan akan dibangun dalam tiga seksi. Seksi I Helvetia-Titikuning sepanjang 14,28 km. Kemudian seksi II Titikuning-Pulo Brayan sepanjang 12,44 km dan seksi III Titikuning-Amplas sepanjang 4,25 km. Total panjang keseluruhan mencapai 30,97 km. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumut. "Lima tahun mendatang setelah wujud fisiknya nampak, maka Provinsi Sumut ini menjadi provinsi dengan rating tertinggi dalam pembangunan di Indonesia," katanya.Pembangunan jalan tol dalam kota yang dibiayai oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada dan PT Adhi Karya. Setelah pencanangan masih ada lagi 10 tahapan menuju financial close. Yaitu pengguna jalan, investasi balik, konsesi berapa tahun, kontrak berapa tahun dan penetapan tarif.
"Kalau itu sudah selesai baru kita bisa melakukan pembangunan konstruksi, idealnya 1 tahun 8 bulan untuk menuju tahap konstruksi," terang Eko. (art/drc)