DRBerita | Aliansi Aktifis Kota (AKTA) mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa penolakan pemindahan ibukota negara jika Presiden Jokowi gagal meredam gejolak yang terjadi di Manokwari, Papua."Dalam waktu seminggu ke depan, AKTA akan melakukan aksi pelonakan pemindahan ibukota negara jika Presiden Jokowi gagal meredam kerusuhan di Papua," tegas Ketua Aliansi Aktifis Kota (AKTA) Ari Gusti Syahputra didampingi Koordinator Sumut Zulkifli dalam keterangan persnya, Sabtu 31 Agustus 2019.Presiden Jokowi berwacana akan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Sementara situasi dan kondisi Papua lagi tidak kondusif. AKTA menolak pemindahan ibukota negara karena menilai konsepnya tidak jelas.AKTA memiliki pandangan ada intervensi dari asing untuk segera memindahkan ibukota, karena melihat geogerafis Kota Palangkaraya, yang menjanjikan investasi yang sangat menggiurkan."Jokowi hanya melakukan kajian dalam jangka waktu 3 tahun kepemimpinannya sebelum pelaksanaan Pilpers 2019. Wacana ini sudah mengakar menjadi pembicaran elit negara. Kajian itu diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)."Kami menilai bahwa politik nasional hari ini sedang meburuk. Masih banyak yang belum terselesaikan yang saat ini bergejolak. Komplik diujung bagian barat Indonesia, Papua, bendera bitang kejora terus berkibar kan di sana. Sementara Jokowi hanya beranggapan sepele. BPJS mengalami kenaikan 100 persen. Ketimpangan ekonomi seharusnya diselesaikan lebih awal dimasa kepemimpinan Jokowi sebagai prsiden, ini sangat menggelisahahkan rakyat kelas bawah Indonesia," sambungnya.Menurut Zulkifli, defisit BPJS membuktikan kinerja Jokowi tidak objektif. Ini sangat merugikan rakyat yang sempat percaya pada program pemerintah bidang kesehatan. Wacana bidang pendidikan menjadi pembicaran yaitu mengimpor rektor dari asing. "Terbukti! Sudah ada rektor yang dikirim dari luar. Apakah ini menyelesaikan masalah pendidikan? khususnya soal mahal biaya pendidikan, tentu tidak. Jokowi seharusnya mengutamakan SDM lokal menjadi proritas. Saat ini masih ada sarjana lulusan lokal maupun domestik yang mampu menjadi pendidik di negeri ini," serunya.Masalah-maslah tersebut harusnya menjadi prioritas Presiden Jokowi, bukan sebaliknya hanya sebatas wacana perbaikan semata. Padahal itu tidak menjadi program proritas. AKTA menilai dari 5 tahun kepemimpinan Jokowi mengalami divisit disegala sektor, yaitu sektor ekonomi, sosial, politik. "Tersorot jelas ekonimi mengalami divisit, utang negara yang semakin membengkak tanpa tahu harus bagaimana menyelesaikannya, ini malah mengutang kembali," cetus Gusti.Awal kepemimpinan Jokowi ke depan ini mewacanakan pemindah ibukota negara dengan akan menghabiskan biaya Rp 446 triliun. Sampai terdengar isu untuk mendapatkan biaya pemindahan negara itu Jokowi akan menjual beberapa perusahan BUMN dan berutang kembali ke Bank Dunia."Kalau seperti ini apakah pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perpolitikan bisa membaik jika ibukota pindah? Bagi AKTA ini tentu tidak, sungguh gegabah apabila ini terjadi," kata Gusti dan Zulkifli.Alasan AKTA menolak pemindahan ibukota karena biaya pemindahan ibukota yang begitu besar Rp 446 triliun, kajian yang dilakukan kurang mendalam, infrastruktur, fasilitas olah raga internasional, potensi bencana, konflik sosial dan lahan.
AKTA meminta Jokowi untuk mengembalikan iuran BPJS yang naik 100 persen kembali setabil. Copot Menteri Kemenristek Dikti yang mengimpor rektor dan pengajar dari luar. Copot Menko Polhukam Wiranto karena dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Benterokan di Manokwari, Papua dan berkibarnya bendera bintang kejora membuktikan negara dalam kondisi tidak stabil.