DINAMIKARAKYAT - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut dalam daerah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera utara sebesar Rp 2.552.400.000. Sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan ke kas daerah."Sampai saat ini kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan," ujar Sekretaris Dewan Erwin Lubis di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 15 Juli 2019.Kegiatan 100 anggota DPRD Sumut ini sudah berulangkali terjadi dan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Erwin tidak membantah belum ada efek jera dari anggota dewan meski pengembalian dilakukan."Orangnya masih yang itu-itu saja. Sebelum september ini pengembalian uang Rp 2,5 miliar itu harus sudah selesai," terangnya. Erwin mengaku sudah menyurati semua anggota DPRD Sumut untuk kooperatif mengembalikan uang kegiatan kunjungan kerja yang menjadi temuan tersebut. "Selalu kita ingati mereka. Setiap bulan kita buatkan surat untuk masing-masing anggota dewan, mudah-mudahan anggota dewan periode mendatang tidak demikian," serunya.Selain kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut Rp 2,5 miliar, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga menemukan sejumlah kegiatan lainnya.Di antaranya, biaya kamar penginapan di Jakarta sebesar Rp 687.206.200,- biaya tiket pesat udara sebesar Rp 71.601.200,- biaya perjalan dinas untuk kepentingan partai politi sebesar Rp 155.697.000,-.
Kemudian biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 370.750.000,- dan pertanggungjawaban biaya BBM kendaraan dinas sekretariat dewan tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp 621.400.000,-. (art/drc)