Cipayung Plus Medan: Jangan Sampai Peristiwa 1998 Terulang Saat Wabah Corona

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/photo/berita/dir042020/2723_Cipayung-Plus-Medan--Jangan-Sampai-Peristiwa-1998-Terulang-Saat-Wabah-Corona.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 182
ilustrasi
Cipayung Plus Medan
DRberita | Pemerintah Kota dan DPRD Medan jangan hanya bisa cuci tangan dalam menghadapai penyebaran Virus Corona (Covid-19). Harus ada kebijakan nyata yang pro rakyat segera dilakukan secara bersama-sama.  Demikian kesimpulan dari diskusi kajian kritis Cipayung Plus Kota Medan yaitu IMM, HMI, GMKI, HIMMAH, GMNI, PMKRI, KAMMI dan HIKMABUDHI via zoom, Kamis 16 April 2020.Dalam keterangan persnya, Selasa 21 April 2020, Ketua HIMMAH Medan Ilham Fauji Munthe menyampaikan kegelisahan para aktivis Kota Medan muncul karena semangkin hari kondisi yang terjadi semangkin menyengsarakan masyarakat akibat mewabahnya virus corona.Pemerintah mengimbau agar masyarakat berdiam diri di rumah, namun pemerintah tidak memberikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat selama berdiam diri di rumah. Seharusnya pemerintah memikirkan hal itu, masyarakat mau makan apa jika di rumah saja.Berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan kawan-kawan Cipayung, masyarakat banyak yang mengeluhkan dampak Covid-19. Semua serba sulit, untuk menghidupi keluarga, pendapatan menurun drastis, masyarakat meminta pemerintah agar memberikan kepastian kapan virus corona ini berakhir.Menurut kami, kata Ilham, pemerintah harus merespon keinginan masyarakat, jika tidak dikhawatirkan masyarakat mengamuk akibat kelaparan dan kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok."Bisa jadi jika pemerintah lamban memberi kepastian, besar kemungkinan masyarakat akan menghiraukan imbauan pemerintah dan terjadilah huru-hara penjarahan di beberapa tempat. Tentunya ini semua tidak kita harapkan," kata Ilham."Jangan sampai mengulang kejadian krisis moneter 1998, terjadi penjarahan dimana-mana akibat nilai tukar rupiah yang anjlok, harga-harga bahan pokok meroket tajam, harga obat naik, jutaan orang terancam PHK, apalagi ribuan narapidana mendapatkan asimilasi pembebasan oleh pemerintah," sambungnya.Sementara itu, HIKMABUDHI Kota Medan mendorong agar para anggota dewan berperan dalam penanganan Covid-19 ini.

"Salah satu yang bisa dilakukan yakni mendorong optimalisasi dan mengawasi agar alokasi anggaran penanganan virus Corona tepat sasaran," kata Ketua Umum HIKMABUDHI Kota Medan Nikko. (art/drb)

Editor
: Bornok
Sumber
: Pers Rilis

Tag:

Berita Terkait

Politik

KPK Harus Turun, Oknum Pejabat Inisial K Jual Paket Proyek Pemko Medan

Politik

Kabar Makelar Proyek dan Jabatan di Pemko Medan Dibawa ke DPRD Provinsi Sumut

Politik

LBH Laporkan APBD Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang Untuk Polrestabes ke Ombudsman RI

Politik

Badan Kehormatan DPRD Medan Akan Panggil Anggota Dewan AT

Politik

Anggota DPRD Medan Romi Van Boy Ajak Warga Perangi Narkoba dan Geng Motor

Politik

Gen Z Sumut Kritisi Pimpinan DPRD Sumut yang Kabarnya Jadi Makelar Proyek dan Jabatan di Pemko Medan