DINAMIKARAKYAT - Audit investigasi perlu dilakukan pada PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), plus para mantan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara untuk membuktikan kesehatan manajemen. Demikian disampaikan Koordinator LSM Pengawasan Investasi Rakyat (PIR) Chandra Pradita dalam keterangan persnya diterima wartawan, Selasa 23 Juli 2019."Edy Rahmayadi harus segera melakukan audit terkhusus investigasi untuk membuktikan kesehatan manajemen PT Perkebunan Sumut pada sepuluh tahun tetakhir. Apakah penyertaan modal yang diberikan selama ini sebanding dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah. Atau sebaliknya lebih buruk kenyataannya," ujar Chandra.Pergantian jajaran direksi dan pengawas PT Perkebunan Sumut yang telah dilakukan beberapa waktu lalu pada perinsipnya untuk penyegaran BUMD, akan tetapi harus memberikan dampak positif ke depannya kepada pemerintah dan rakyat Sumatera Utara. "Jika hanya sekedar memenuhi hasrat pergantian rezim, sama artinya kebijakan yang dibuat Edy mencopot para direksi dan dewan pengawas kemarin tidak memberi perubahan ke arah yang lebih baik pada PT Perkebunan. Ini sama saja lepas dari mulut kadal, bisa masuk ke mulut biawak," terangnya.Chandra berharap mantan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) ini mampu membuat kebijakan yang tegas kepada para direksi dan dewan pengawas yang akan dipilih, agar PT Perkebunan Sumut dapat memberi kontribusi yang positif.Dari sekian lama jajaran direksi PT Perkebunan Sumut dipimpin Darwin Nasution, tidak pernah terdengar kontribusi pendapatan yang surplus untuk pemerintah provinsi. Begitu juga penyertaan modal dari APBD yang terus mendapat dukungan dari DPRD Sumut, terasa hanya sebagai vitamin penyegar secara berjamaah.Oleh karena itu, audit investigasi yang diminta untuk dilakukan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diyakini akan berdampak positif pada pertanggungjawaban secara peraturan dan perundang-undangan yang ada.
"Semoga harapan rakyat Sumatera Utara yang ada di pundak Pak Edy, untuk Sumut Bermartabat dapat terwujud. Dan BUMD Sumut bisa sejahtera, dengan pengawalan peraturan dan perundang-undangan untuk penggunaan anggaran yang tepat sasaran," terang Chandra Pradita. (art/drc)