DRberita | Aktivis muda Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Batubara Jasmi Assayuti mengatakan sesuai Undang Undang nomor 23 tahun 2004, tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteran masyarakat daerah. Pemerintah daerah harusnya mengutamakan kepentingan daerah dari pada kepentingan luar daerah."Salah satu upaya untuk dapat mewujudkan otonomi daerah adalah dengan tidak mengadopsi atau menampung 'pejabat impor' dari luar daerah," ungkap Jasmi Assayuti dalam keterangan persnya diterima wartawan, Minggu 15 September 2019.Jasmi mengaku tidak alergi dengan pejabat impor seperti oknum Plt Kadis Pendidikan berinisial IS. Namun bila berbalik pada rekam jejaknya, maka timbul kekhawatiran."Dia (IS) adalah mantan Kabag Humas Pemprovsu yang diduga pernah menjadi sorotan anggota DPRD Sumut karena kinerjanya yang kurang baik. Begitu juga dengan Plt Kadis PU Batubara, yang merupakan mantan Kadispora Sumut," sebut Jasmi."Keduanya adalah pejabat import dari luar Batubara. Mereka diduga tidak fokus dengan program kerja di masing-masing dinasnya sehingga akan berdampak bagi kemajuan Kabupaten Batubata," sambungnya.Untuk mengisi jabatan OPD yang terjadi kekosongan, kata Jasmi, lebih tepat bila Bupati Zahir mengedepankan putra terbaik daerah ketimbang harus merekrut oknum pejabat luar daerah. Apalagi oknum pejabat itu memiliki rekam jejak yang tidak jelas."Putra daerah paling tidak sudah mempunyai niat untuk membangun kampung halamannya sendiri. Kalau dari luar daerah belum tentu. Jangan-jangan oknum tersebut hanya ingin memanfaatkan Bupati Zahir untuk keuntungan pribadi dan menumpuk harta," ketus Jasmi.
Meski demikian, Jasmi juga mengapresiasi terobosan Bupati Batubara Zahir yang ingin membangun Gedung Kantor Bupati yang ditargerkan selesai 2020. Begitu juga pembangunan rumah layak huni serta terobosan-terobosan lainnya. Tetapi alangkah lebih baik bila Zahir memprioritaskan SDM putera daerah sehingga bisa secara bersama-sama mewujudkan kemajuan Kabupaten Batubara. (art/drb)