drberita.id -Ketua Umum Panitia Percepatan
Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing mengatakan telah menyusun agenda kerja untuk persiapan penetapan
Provinsi Tapanuli pada tahun 2026. Ada sembilan tahapan yang akan dilalui tim kerja untuk menyelesaikannya.
"Bersama tim kerja telah kita buat agenda kerja. Mohon doa dan dukungan dari saudara saudara kita semuanya untuk sukses bersama pembentukan Provinsi Tapanuli kita ini," ucap Yonge didampingi Sekjen Murniati Tobing, dan Bendahara Umum Binton Simorangkir dalam keterangan tertulis, Selasa 6 Januari 2026.
Yonge menjelaskan tahap pertama yang dilaksanakan tim dalam agenda kerja mulai Januari hingga Maret 2026, yaitu melakukan sosialisasi dokumen persyaratan Provinsi Tapanuli pascabanjir dan longsong.
"Tahap kedua Februari hingga Maret 2026, agenda kerja pengajuan rancangan undang undang (RUU) Provinsi Tapanuli. Tahap ketiga, pembahasan RUU Provinsi Tapanuli pada April 2026 - Mei 2026," sambung Murniati Tobing.
Kemudian, pada Juni hingga Juli 2026 dilakukan tahap keempat, yaitu pengambilan keputusan, dan tahap kelima persiapan pengesahan RUU Provinsi Tapanuli.
"Pengesahan Provinsi Tapanuli, bersamaan dengan Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Pengantar Keuangan (R-APBN) Tahun 2027, oleh Presiden RI Prabowo Subianto Di Gedung MPR RI dijadwalkan 16 Agustus 2026," katanya.
Yonge juga memastikan tahap keenam yaitu sosialisasi Undang Undang Provinsi Tapanuli, dan tahap ketujuh transisi Pemerintahan Daerah dari Pemprov Sumut ke Pemprov Tapanuli pada September hingga Oktober 2026.
Tahap kedelapan untuk pengadaan sarana dan prasarana Kantor Sementara Pemerintahan Provinsi Tapanuli pada Oktober-Desember 2026.
Tahap kesembilan, lanjut Yonge, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Tapanuli untuk tahun pertama 2026, atau 3 tahun masa persiapan mulai Januari 2027 hingga Desember 2029.
"Semoga agenda kerja kita (PPPT) ini dapat membantu dalam percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli," tutup Yonge Sihombing.