drberita.id -Direktur MATA Pelayanan Publik
Abyadi Siregar mengapresiasi dan mendukung penuh 6 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumut, yang digagas oleh Gubernur
Sumut Bobby Nasution.
Menurut Abyadi, keenam program tersebut merupakan persoalan mendasar yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
"Saya melihat, keenam program terbaik gagasan Pak Bobby Nasution tersebut sangat kuat. Menyentuh langsung kehidupan masyarakat Sumut," tegas Abyadi Siregar, Kamis 18 September 2025.
Bahkan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023 ini menyebutkan, bila keenam program ini benar benar dilaksanakan dengan baik, itu artinya Pemprov Sumut akan menyelesaikan banyak persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat. Abyadi pun mencontohkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG).
"Program ini memiliki makna yang sangat kuat. Selama ini, masyarakat mengeluhkan beragam jenis pungutan di sekolah yang sangat memberatkan orang tua. Mulai dari pungutan uang komite, uang seragam, uang buku, uang pembangunan, dll. Bahkan, tidak sedikit anak-anak yang akhirnya berhenti sekolah akibat beban pungutan," tegas Abyadi.
Anehnya, pungutan pungutan yang tidak berdasar tersebut, justru banyak terjadi di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (sekolah negeri). Padahal, menurut Abyadi, sekolah negerilah yang seharusnya membantu masyarakat bila terbentur dengan besarnya biaya pendidikan di sekolah swasta.
Nah, melalui program sekolah gratis PUBG ini, lanjut Abyadi, maka itu artinya pendidikan setingkat SMA/SMK/SLB akan dibebaskan dari beragam bentuk pungutan.
"Saya sangat respek dan berharap, program ini bisa berjalan dengan konsisten," kata Abyadi.
Sesuai penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugerah di Kantor Gubernur Sumut, Rabu 17 September 2025, PUBG atau sekolah gratis ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026. Sebagai tahap awal, akan diawali dari Kepulauan Nias.
Dari Kepulauan Nias, program sekolah gratis ini akan diterapkan di kawasan Pantai Barat pada 2027. Dilanjutkan tahun tahun berikutnya hingga merata ke seluruh Sumut.
Hanya saja, Abyadi Siregar masih mempertanyakan, apakah PUBG atau sekolah gratis ini berlaku hanya untuk sekolah negeri?
"Saya sih sangat berharap diberlakukan juga di sekolah swasta," katanya.