drberita.id | Partai Demokrat secara tegas menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Setidaknya ada empat alasan mengapa Demokrat menolak RUU HIP."Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketimpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis 25 Juni 2020.
Baca Juga: Bupatinya jadi Tersangka, Masyarakat Labura Ucapkan Terima Kasih ke Kapolda Sumut
"Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh Undang Undang. Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila. Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila," sambungnya.
Menurut AHY, RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi 'alat kekuasaan' yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.
[br]Kedua, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, dimana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai 'konsideran' dalam perumusan RUU HIP ini. "Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan," terang AHY.
Baca Juga: AHY Bertemu Ketuam PBNU
Alasan ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi; '...Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan...'.
"Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar," tambahnya.
[br]
Poin keempat adalah adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi; '...Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong'. Hal itu jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya."Secara khusus, saya pun mengapresiasi NU yang secara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen. Ini penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para Kiai se-nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja)," terang AHY.
AHY memastikan Partai Demokrat, NU adalah garda terdepan perjuangan Islam yang moderat, dan nilai-nilai wasathiyyah ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik Partai Demokrat yang moderat dan nasionalis-religius.
Baca Juga:Kepala MTsN 1 Medan Kembalikan Uang Pungli Perpisahan Murid
"Insya Allah akan selalu istiqamah menjadi partai tengah menjaga keseimbangan nilai-nilai yang membuat adanya chemistry di antara PD dan NU. Semoga chemistry yang semakin kuat ini dapat terus dibangun untuk berkontribusi dalam memperjuangkan harapan dan hajat rakyat Indonesia," tandas AYH.
Saat silaturahmi, AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen August Jovan Latuconsina, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) DPP Zulfikar Hamonangan, dan Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh. Sementara, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj didampingi KH. Abdul Manan Ghani, H. Robikin Emhas, H. Ishfah Abidal Aziz, dan Sekretaris Lembaga Perekonomian NU Arif Marbun. (art/drb)