drberita.id -Dialog peringatan Hari
Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar Panitia Reuni Akbar Ikatan Alumni
Graha Kirana denga tema '
Pendidikan Untuk Siapa?' di Harvard Focal Point Maal, pada Rabu 13 Mei 2026, melahirkan tiga poin petisi bagi pemerintah.
Tiga poin itu; 1. Tetapkan gaji pokok tenaga pengajar minimum Rp 10.000.000 per bulan, 2. Bebaskan seluruh biaya pendidikan di semua tingkatan, dan ke 3. Rubah Nomenklatur Kementrian Tenaga Kerja menjadi Kementrian Pengadaan Pekerjaan.
Dialog yang melahirkan 3 petisi itu menghadirkan 4 narasumber yaitu; Drs Shohibul Anshor Siregar MSi, Sutrisno Pangaribuan ST, Drs H Bahrumsyah MM, dan Prof Dr M Arif Nasution MA.
Shohibul Anshor Siregar dalam paprannya menyebut program sertifikasi guru dan dosen telah gagal total untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
"Sertifikasi guru dan dosen itu adalah cara feodal menipu diri sendiri. Negara menghabiskan anggaran besar untuk ritual birokrasi, bukan peningkatan mutu pendidikan," tegas Dosen FISIP UMSU tersebut.
Menurut Shohibul, sertifikasi telah berubah guru dan dosen menjadi simbol status semata. Sertifikat dianggap sebagai legitimasi profesional, padahal belum tentu mencerminkan kemampuan mengajar maupun kualitas intelektual seorang pendidik.
Ia juga menilai banyak guru dan dosen kini lebih sibuk mengejar tunjangan profesi dibanding meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di ruang kelas.
"Kita terlalu sibuk mengurus dokumen dan legalitas, tapi lupa memastikan apakah pendidikan benar benar melahirkan generasi cerdas dan berintegritas," katanya.
Sementara itu, Bahrumsyah menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar tempat mengejar gelar akademik, melainkan proses membentuk karakter manusia dan masa depan bangsa.
"Pendidikan itu untuk generasi penerus bangsa. Jangan dikelola asal-asalan. Ilmu harus bisa diimplementasikan di tengah masyarakat," ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumut tersebut.
Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar pendidikan anak berjalan sehat dan berkelanjutan. Bahrumsyah juga meminta pemerintah menjamin akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.
Kritik lebih keras disampaikan Sutrisno Pangaribuan. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, itu menilai dunia pendidikan di Sumatera Utara semakin kehilangan arah dan masih mewarisi pola "pembodohan" ala kolonial.
"Jangan sampai pola pendidikan yang membodohi rakyat seperti zaman kolonial terus diwariskan," tegasnya.
Sutrisno menyoroti rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan pendidikan antarwilayah hingga lemahnya kompetensi tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi penyakit kronis di Sumatera Utara.
Politikus PDIP itu bahkan menyebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai salah satu penyebab rusaknya sendi pendidikan nasional saat ini. Ia juga menyindir kepala daerah yang dinilai tidak serius membangun pendidikan rakyat.
"Istri kepala daerah otomatis jadi Bunda PAUD. Tapi anak anak mereka sendiri sekolah di mana? Ini pertanyaan besar tentang keseriusan membangun pendidikan rakyat saat ini," sindirnya.
Sementara Prof Dr M. Arif Nasution menilai sistem pendidikan Indonesia saat ini sudah menjauh dari filosofi yang dicanangkan oleh pendiri bangs, yaitu salah satunya pendidikan harus lebih mengedepankan kecerdasan intelektual ketimbang kecerdasan spritual.
Prof Arif juga menyebutkan dunia pendidikan Indonesia saat ini sudah mengalami pergesaran nilai, yaitu orang tua bisa mengintervensi kewenangan guru yang bertanggung jawab di dalam kelas.
"Lihat saja kondisi saat ini, banyak orang tua yang datang langsung ke sekolah memarahi guru hanya gara gara guru memarahi anaknya yang tidak disiplin dalam belajar," kata Prof Arif.
Selain itu, Prof Arif mengungkapkan kekhawatirannya terkait komersialisasi pendidikan yang terjadi saat ini, sehingga banyak anak anak tidak bisa mengakses pendidikan karena pendidikan itu menjadi ajang komersialisasi.
Prof Arif juga menyampaikan keprihatinanya terkiat rendahnya tingkat pendidikan anak bangsa yang hampir 60 persen pendidikannya masih dibawah pendidikan SMA.
"Apakah mampu sumber daya manusia (SDM) kita dengan tingkat pendidikan di bawah SMA menyerap isi kampanye dari partai politik atau calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah pada kampanye disetiap pemilunya?" sebut Prof Arif.
Inilah yang menjadi persoalan bersama bangsa ini sebut Prof Arif, seraya menambahkan bahwa persoalan pendidikan adalah merupan persoalan bersama yang harus diselesiakan dengan bersama pula.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Kampus Graha Kirana, OK. Zulkarnain SH MSi membuka secara resmi dialog dan launching Podcast 'Suara Graha Kirana'.
Dalam sambutannya, OK Zulkarnain mengapresiasi inisiatif panitia reuni yang menghadirkan ruang diskusi pendidikan sekaligus media podcast sebagai sarana edukasi dan penyampaian gagasan bagi generasi muda.
Menurutnya, 'Suara Graha Kirana' bisa menjadi wadah intelektual yang mampu menghadirkan kritik, ide, dan solusi bangsa untuk memperbaiki berbagai persoalan khususnya persoalan sosial dan pendidikan.