drberita.id | Rencana KPU yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember tahun ini, tegas mendapat penolakan dari DPD RI. Terbitnya PP pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur penundaan Pilkada 2020 akibat wabah virus Corona (Covid-19) menjadi acuan.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Juni 2020. Fachrul berikan beberapa pertimbangan.
Pertama, kata Fachrul, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. "Kedua, Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Kepres No.12 Tahun 2020, dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku," katanya.
Ketiga, lanjut Fachrul, pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.
Baca Juga: Segera, realme Luncurkan X3 SuperZoom
Yang keempat, menurut Fachrul, Pilkada Serentak yang melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang, sangat rentan akan keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu.
"Pertimbangannya sampai saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir," sebutnya.
Kelima, anggaran penyelenggaraan yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp 9,9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak Covid-19. Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan pilkada oleh KPU sebesar Rp 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara.
Baca Juga: Pilkada Desember: DPD RI Ingatkan KPU Tangung Jawab Bila TPS Jadi Klaster Baru Covid-19
"Terakhir keenam, penyelenggaraan pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat," sebut Fachrul.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah, DPR, dan KPU harus memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu 'salus populi suprema lex esto'.
"Yakni, agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Dengan ini, Komite I DPD RI menyatakan sikap tidak setuju terhadap rencana pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020," tegas Senator asal Aceh ini. (art/drb)