drberita.id | Keputusan pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan KPU menggelar pilkada serentak Desember mendapat banyak sorotan. Tak terkecuali Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin.
Senator asal Bengkulu ini mengingatkan KPU agar bertanggung jawab bila dalam proses pilkada serentak pada Desember nanti malah menghasilkan klaster baru Covid-19.
"Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri, pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses pilkada yang melibatkan banyak orang," ucap Sultan, Selasa 2 Juni 2020.
Proses pilkada serentak yang multi tahap dan melibatkan banyak orang, menurut Sultan, bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran Covid-19. Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat. Hingga hari ini, wabah belum dinyatakan selesai dan kurvanya relatif meninggi di beberapa daerah.
Baca Juga: Sekolah di Deliserdang Sudah Mulai Beraktifitas
"Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab nanti? KPU harus siap. Jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan, sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir bagi kita semua, sebelum mengambil keputusan," urainya.
Prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak, terutama di lapisan bawah. Rakyat membutuhkan jaminan hak kesehatan dan hak hidup yang sudah tertuang dalam konstitusi.
Sultan mengatakan dari sisi anggaran semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas. Termasuk anggaran DPD RI. "Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 triliun, malah mengajukan tambahan anggaran Rp 535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sedang dirasakan rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Protes Trump, Ratusan Pegawai Fecebook Mogok Kerja Virtual
Apalagi nantinya pemilih merasa cemas dan tidak ke TPS, maka jumlah pengguna hak pilih jadi menurun, akibatnya kualitas pilkada menjadi catatan. Dan masih adanya peluang kembali ke PSBB bila konsep new normal tidak berhasil menurunkan kurva wabah.
"Lalu, jika nanti kembali ke PSBB, bagaimana anggaran yang sudah terlanjur dibelanjakan? Ini juga harus dipikirkan KPU," kata Sultan.
Sultan mengembalikan kepada pemerintah, sebagai wakil daerah di DPD hanya bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan yang dibuat. "Kami di DPD sudah mengingatkan, negara saat ini lebih membutuhkan prioritas anggaran untuk pangan dan recovery ekonomi, bukan Pilkada. Karena beda dengan Pilpres yang konsekuensinya apabila ditunda bisa vacum of power," jelasnya. (art/drb)