drberita.id | Gubernur dan Kapolda Sumatera Utara diminta fokus mencurahkan perhatian permasalah terkini yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), khususnya untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2020 di daerah tersebut.
Edy Rahmayadi dan Irjen Pol Martuani Sormin diharapkan campur tangan dengan menindak tegas yang terlibat dalam kasus bimtek ratusan kades Sergai ke Bandung yang sarat KKN dan melanggar protokol Covid-19 serta ketidaknetralan oknum polisi di Polres Serdang Bedagai yang mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
Ketua Majelis Masyarakat Membangun Daerah (MD3), Gunawan Bakti dalam keterangan pers, Senin 9 November 2020, mengatakan oknum-oknum Polres Sergai diduga tidak netral dan lebih condong mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga :KAUM Gelar Talk Show Datangkan Ahli Pidana dari MUI Pusat
Sementara, Pjs Bupati Sergai, Irman dinilai tidak berkutik untuk menyelesaikan kasus ratusan Kepala Desa yang menghabiskan dana hingga Rp 14 juta per orang untuk bimtek yang digelar di Hotel Grand Pasundan, mulai 4-8 Oktober 2020.
Pihak di luar oknum Pemkab Sergai juga diduga terlibat dalam kasus bimtek ratusan kades tersebut. ‘"Oknum perwira menengah di Polres Sergai diduga terlibat dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam pemberangkatan ratusan kades untuk bimtek ke Bandung tersebut," kata Gunawan.
Oleh karena itu, Gunawan meminta Gubernur dan Kapolda Sumut turun tangan dan bertindak tegas mengusut secara tuntas terkait dengan pembiayaan bimtek tersebut. ‘’Bimtek diduga syarat dengan korupsi. Kami menduga pembiayaan bimtek itu tidak keluar dari kocek pribadi kepala desa, melainkan anggaran dari Pemkab Sergai.
Ratusan kades yang berangkat ke Bandung tersebut melanggar protokol kesehatan karena berangkat di tengah pandemi Covid-19. Pjs Bupati Sergai, Irman Umar terkesan diam saja dan tidak melakukan tindakan mengingatkan ratusan kepala desa yang berangkat bimtek.
‘"Harus diusut tuntas, kalau biaya pribadi apa bisa sampai ke sana (Bandung), bahkan ada simbol Pemkab Serdang Bedagai. Kami menduga ada upaya pengkondisian dari oknum. Pemkab Sergai jangan coba-coba menutupi,’" harapnya.
Sebelumnya atau tepatnya 3 Nopember 2020, puluhan massa dari Konsorsium Masyarakat Pedesaan Anti Korupsi (Kompak), untuk keempat kalinya mendatangi Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai) agar kasus bimtek ratusan kades diusut tuntas.
Baca Juga :Demi Pengembang, PTPN2 Paksa Pensiunan Kosongkan Rumah Kebun Helvetia
Saat itu, perwakilan pengunjukrasa menyerahkan tuntutannya kepada Pjs Bupati Sergai, dilanjutkan dengan menyerahkan Laporan Polisi (LP) kepada Kapolres Sergai yang diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Pandu Winata.
art/drb