drberita.id | KONI Sumut harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas pengunaan uang rakyat Sumut sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, temuan BPK atas pengunaan uang rakyat harus juga direspon legislatif sebagai lembaga pengawas keuangan negara.
"Membentuk tim pansus sangat tepat guna meminta pertanggungjawaban KONI Sumut. Wakil rakyat pun harus meminta pihak KPK, Jaksa, dan Polisi untuk segera mengusut tuntas pengunaan uang negara itu demi tegaknya hukum yang berkedilan," ungkap Ketua Umun Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Medan Ali Yusran Gea menjawab wartawan, Jumat 22 Oktober 2021.
Desakan Ali Yusran ini terkait pengunaan uang rakyat oleh KONI Sumut, dan korelasinya kegagalan PON XX di Papua. Gubernur dan DPRD Sumut, kanjut Ali Yusran, harus meminta LPj KONI Sumut seraya berakhirnya masa periode jabatan pada tahun lalu.
BACA JUGA:
Komnas HAM: Sumut Wilayah ke 2 Laporan Konflik Agraria Terbesar di Indonesia"Namun, proses audit juga sangat penting dilakukan karena terkait uang rakyat. Pertangungjawabannya itu baik secara hukum dan politis," katanya.
"Kita itu tidak persoalkan siapa yang terpilih sebagai Ketum KONI, kegagalan PON XX di Papua sangat miris dan menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga di Sumut," sambung Ali Yusran.
Ali Yusran menilai fungsi KONI adalah membantu pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan prestasi olahraga. Selaian itu sebagai pihak koordinasi cabang olahraga atau induk olahraga di kabupaten kota.
"Itulah manegerialnya. Tetapi terkait pengunaan uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun politis," kata Ali Yusran.
Sebelumnya, Ketum KONI Sumut John Ismadi Lubis terpilih secara aklamasi, periode 2021-2025 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin 5 April 2021.
BACA JUGA:
KPK: 2 Debitur Bank Sumut Diserahkan ke Asdatun KejatisuBerdasarkan NPHD Nomor 900 /140/DISPORA SU/2019 dan 229 KONI-SU/III/2019, KONI Sumut mendapatkan dana hibah sebesar Rp 50 miliar.
Dari jumlah Rp 50 miliar itu, BPK RI Nomor: 52.C/LHP/XVIII.MDN/06.2020 menemukan pemanfaatan anggaran senilai Rp 979.459.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan KONI Sumut.
"Jadi seluruh masyarakat punya hak untuk bertanya terkait kinerja KONI Sumut, disamping harus bertanggungjawab soal manejemen kepengurusan dan keuangan, bukan bertanggungjawab soal menang dan kalah," tegas Ali Yusran.