drberita.id -
Pemko Medan menyiapkan 197 paket pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan program infrastruktur permukiman warga. Masing masing paket pekerjaan tersebut senilai Rp. 200 juta yang akan dikerjakan dengan sistem penunjukan langsung (PL).
Ratusan paket tersebut meliputi kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan pipa distribusi air bersih, pengubahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD terpusat skala permukiman.
Semua paket pekerjaan itu tertulis dalam daftar penggunaan anggaran (DPA) Dinas PKP CKTR Kota Medan tahun 2026.
"Saya yakin paket paket pekerjaan PL Rp. 200 juta itu sudah ada yang punya untuk dibagi-bagi kepada kolega pejabat. Kita yang tidak punya koneksi ke pejabat Pemko Medan ini jangan berharap bisa dapat paket pekerjaan itu," ucap Andi, seorang kontraktor di Stasiun Kopi, Jalan Swadaya, Medan Denai, Kota Medan, Jumat 29 Mei 2026.
Andi menduga paket pekerjaan PL senilai Rp. 200 juta itu sangat berpotensi menjadi objek korupsi bagi pejabat Pemko Medan.
"Itu PL kan untuk uang masuk pejabat dinas. Jelas itu tidak melalui lelang prosesnya. Setoran ke dalam sudah pasti ada, jelas bagi kontraktor yang mau pekerja di situ wajib setor. Kalau tidak setor mana mungkin dapat. Paket kerjaan seperti inilah yang membuat uang dan harta para pejabat bertambah di daftar LHKPN," kata Andi.
Andi pun berharap aparat penegak hukum di Sumut khususnya Kota Medan tidak terlibat modus korupsi paket perkerjaan penunjukan langsung (PL) dari Pemko Medan. Agar pembangunan infrastruktur di Kota Medan bisa lebih berkembang dari sekarang.
"Harapan kita demikian. Paket pekerjaan Rp. 200 juta dari APBD Medan itu bisa berjalan sesuai aturan. pengawalan penegak hukum yang benar dan bersih sangat dibutuhkan," tutupnya.
Selain paket pekerjaan senilai Rp. 200 juta, Dinas PKP CKTR Kota Medan juga banyak menyiapkan paket pekerjaan di bawah Rp. 200 juta. Ada yang Rp. 100 juta dan Rp. 150 juta, dan lainnya. Jika dihitung seluruh paket pekerjaan PL itu bisa mencapai Rp. 1 triliun.
Jika total anggatan peket pekerjaan PL itu dikurangi 25 persen untuk setoran gelap pejabat Pemko Medan, berapa banyak uang APBD Medan yang hilang masuk ke kantong pribadi mereka masing masing.