Rektor Muryanto: IKN akan Membuat Indonesia Miliki Infrastruktur Hijau

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/photo/berita/dir022022/_4780_Rektor-Muryanto--IKN-akan-Membuat-Indonesia-Miliki-Infrastruktur-Hijau-.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 182
Dokumentasi USU
Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Muryanto Amin, SSos, MSi.

drberita.id | Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Muryanto Amin, SSos, MSi mendukung program Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rektor juga mengatakan, sebutan yang disematkan oleh Jokowi terkait IKN Nusantara yakni 10 Minutes City, adalah bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia yang humanis, efisien dan ramah lingkungan.

“Julukan dari Pak Presiden, 10 Minutes City itu adalah bukti nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan. Kehadiran IKN akan membuat Indonesia memiliki infrastruktur hijau (_green infrastructure_) yang merata,” ujar Mury dalam keterangannya, Selasa (22/02/2022).

Ia menjelaskan, kesejahteraan manusia di seluruh Indonesia akan lebih cepat terealisasi melalui pembangunan infrastruktur.

“Jadi tidak bisa dipisahkan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM),” tegasnya.

Menurut mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU ini, pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM merupakan cara yang bisa dilakukan secara berbarengan bila ada komitmen kuat dari pemerintah terhadap sinergi kedua pembangunan itu.

Grand desaign dari IKN Nusantara yang diprogramkan Pemerintah Jokowi sendiri adalah membuat kota yang ramah lingkungan dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik sehingga warga hanya butuh 10 menit untuk mengelilingi seluruh penjuru ibu kota baru.

“City planner-nya jelas mempertimbangkan akses jalan yang ramah lingkungan. Sehingga tak salah bila Jokowi menjulukinya 10 Minutes City,” katanya melalui rilis yang diterima.

Hadirnya IKN Nusantara, menurut Mury, secara otomatis, membawa efek domino pembangunan di wilayah sekitar Benua Etam-sebutan Kalimatan Timur.

“Pembangunan kita tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa, namun juga akan merata mulai Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

Mury turut menjelaskan, model transisi IKN dari Jakarta juga harus dilihat dari sisi komitmen pemerataan di wilayah Indonesia secara bertahap. Pemindahan ibu kota juga akan berdampak baik bagi Kota Jakarta.

“Jakarta akan mudah kembali menata dirinya. Banjir, kemacetan dan masalah perkotaan lainnya akan lebih mudah teratasi. Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi yang dinamis namun lebih efisien,” ujarnya.

Pemindahan, imbuhnya, akan berdampak pada volume kendaraan dan kepadatan penduduk sehingga ada ruang yang lebih luas bagi Jakarta untuk mengatasi persoalan perkotaan seperti banjir, kemacetan dan produktivitas kerja.

Rektor USU berharap pembangunan IKN Nusantara dan proses transisi pemindahan ibu kota harus dapat dicermati sebagai upaya serius pemerintah dalam merealisasikan Indonesia yang adil dalam pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Informasi tentang USU dapat diakses di usu.ac.id.

Penulis
: DR Berita
Editor
: Armand

Berita Terkait

Berita

Kejari Tebingtinggi Tetapkan Hasbie Ashsiddiqi Jadi Tersangka Korupsi Lingkungan Hidup

Berita

Polda Sumut Geledah Kantor Dinas Kominfo Tebingtinggi, Kadis Ghazali Rahman Sempat Bantah OTT Hoax

Berita

Koperasi Desa Bukan Sekadar Simpan Pinjam, Tapi Pusat Ekonomi Warga Lengkap dan Modern

Berita

Relawan Bobby Nasution Panik Lihat Bupati Batubara Dukung Pemekaran Sumatera Pantai Timur

Berita

Polemik Pidato JK: Itu Fakta Sosiologis Konflik, Bukan Penistaan Agama

Berita

Kejati Sumut: Status BW alias Baron Tunggu Hasil Persidangan Korupsi Smartbord Langkat