drberita.id -Mengukir karier dari kepala polisi sektor (Kapolsek) di Provinsi Sumatera Utara, hingga mengukir sejarah sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (
Imipas RI) Pertama, jejak langkah nyata
Jenderal Pol
Agus Andrianto tak terbantahkan memiliki kedekatan emosional dengan Tanah Batak.
Menjaga integritas pintu gerbang kedaulatan negara, mereformasi sistem pemasyarakatan yang akuntabel, serta mengawal penegakan hukum dibidang reserse kriminal, menuntut sosok pemimpin yang tidak hanya matang di medan operasi, namun juga memiliki keberanian tinggi dalam mengeksekusi kebijakan kebijakan krusial.
Ketika tantangan global menuntut penguatan sektor keimigrasian dan pembenahan tata kelola hukum nasional, kepemimpinan nasional memanggil salah satu putra terbaiknya yang memiliki rekam jejak panjang di korps baju cokelat.
Karakter pemimpin yang tegas, berpengalaman di dunia reserse, serta berwibawa inilah yang melekat kuat pada diri Jenderal Polisi (HOR) Agus Andrianto SH MH. Sosok yang memiliki karakter ini kini dipercaya memikul tanggung jawab besar di jajaran kabinet Presiden Prabowo.
Lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967, Agus Andrianto tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berdedikasi tinggi pada pelayanan publik. Beliau merupakan anak dari pasangan Sukarjan dan Sri Sundari.
Pendidikan dasar hingga menengahnya diselesaikan di Blora sebelum akhirnya memantapkan pilihan hidup untuk mengabdi melalui jalur kepolisian.
Beliau lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1989. Sifat haus akan kompetensi hukum membawanya menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1995, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol) pada tahun 2012, hingga meraih gelar magister hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018.
Awal kariernya di dunia kepolisian langsung diuji di Kota Medan yang cukup dinamis. Beliau memulai pengabdian dari level terbawah sebagai perwira samapta pada tahun 1989 di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara.
Ketajaman analisisnya di bidang reserse membuatnya dipercaya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sumbul (1992), Kapolsek Parapat (1993), hingga Kapolsek Percut Sei Tuan (1995).
Sempat keluar dari Sumatra Utara untuk mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Polres Lampung Selatan pada tahun 1997, beliau kembali ditarik ke tanah Melayu Deli sebagai Kepala Kesatuan Reserse Kepolisian Kota Besar (Kasat Serse Poltabes) Medan pada tahun 1999.
Karier kepolisiannya terus bergerak menanjak melintasi berbagai wilayah penting di Indonesia. Beliau sempat bergeser ke Polda Jawa Timur dan menjabat sebagai Wakil Kapolres Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Perak pada tahun 2003.
Keahliannya di bidang hukum pidana membawa beliau masuk ke pusat episentrum keamanan di Polda Metro Jaya sebagai Kepala Kesatuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada tahun 2006, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Kapolres Metro Tangerang pada tahun 2007.
Keterikatan mendalam beliau dengan Sumatra Utara kembali terajut saat dipercaya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal (Dirreskrim) Polda Sumut.
Pengalaman lapangan yang kaya tersebut membawa beliau ditarik ke Mabes Polri untuk menduduki posisi strategis di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) serta sempat mengemban amanah di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Psikotropika dan Prekursor pada tahun 2015.
Puncak karier kewilayahannya tercapai secara paripurna di Sumatera Utara ketika beliau dilantik sebagai Wakil Kapolda Sumut pada tahun 2017, dan tak lama berselang dipromosikan menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara periode 2018-2019. Namun sempat menjabat Plt Kapolda Sumut selama 3 bulan hingga akhirnya defenitif.
Gebrakan demi gebrakan kepemimpinannya di daerah membuat karier struktural beliau meroket di tingkat nasional. Pada akhir 2019, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Di tengah situasi penegakan hukum nasional yang membutuhkan konsolidasi kuat, beliau diangkat menjadi Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri ke-22 pada tahun 2021. Di posisi inilah kepemimpinan dan ketegasannya diuji dalam mengawal berbagai kasus hukum besar yang menyedot perhatian publik.
Puncak karier dinas aktifnya di Korps Bhayangkara diraih pada 26 Juni 2023, ketika beliau dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) dengan pangkat bintang empat.
Meskipun perjalanan kariernya tidak luput dari dinamika dan terpaan isu miring khas panggung hukum nasional, beliau tetap menunjukkan performa kerja yang profesional dan mendapatkan kepercayaan penuh dari kepemimpinan nasional.
Tonggak sejarah baru dalam karier pengabdiannya tercipta pada 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik beliau sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang pertama, sebuah kementerian baru hasil pemekaran yang fokus pada tata kelola pintu gerbang negara dan pembinaan warga binaan.
Bersamaan dengan pelantikan tersebut, beliau dianugerahi gelar Jenderal Polisi Kehormatan (HOR) sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi panjangnya bagi bangsa. Begitu menjabat sebagai menteri, beliau langsung bergerak cepat menunjukan taji kepemimpinannya tanpa kompromi.
Menanggapi adanya dugaan tindakan pemerasan terhadap wisatawan asing asal Tiongkok yang dilakukan oleh oknum petugas di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, beliau langsung mengambil langkah ekstrem dengan mencopot 30 pejabat dan staf di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta guna menjalani pemeriksaan komprehensif.
Langkah tegas ini mengirimkan sinyal kuat kepada publik bahwa kementerian baru di bawah arahannya berkomitmen penuh pada pembersihan institusi dan peningkatan pelayanan publik yang bersih.
Perjalanan hidup Jenderal Polisi (HOR) Agus Andrianto SH MH memberikan pelajaran berharga mengenai esensi kepemimpinan yang berani dan responsif: bahwa pemahaman mendalam terhadap hukum yang dipadukan dengan ketegasan dalam mengeksekusi tindakan korektif adalah kunci utama untuk menegakan wibawa negara di mata dunia.
Kini beliau tengah menghadapi situasi dari KPK yang menangkap wakilnya di kementerian yang dipimpinnya. Agus pun dengan tegas merespon proses KPK tersebut agar lembaga yang pimpinnya bersih.
Asta Cita pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo juga diterima beliau dengan jiwa besar saat ini. Begitu juga dengan keinginan Presiden Prabowo yang mau membuat penjara khusus koruptor. Agus Andrianto kini memikul beban besar agar penjara khusus koruptor berhasil dibangun sebagai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sumber: Diolah dari Wikipedia dan lainnya.