drberita.id | Diskusi publik bertajuk '15 Tahun Batubara, Apakah Sudah Bebas Korupsi?' berlangsung hangat dan dinamis di Kuta Coffee, Jalan Akses Inalum, Medang Deras, Batubara, Rabu 15 Desember 2021. Diskusi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember.
Diskusi yang melibatkan sejumlah aktivis penggiat sosial dan anti korupsi itu dipandu oleh moderator Adam Malik Ketua Aliansi Pemuda Desa Bersatu.
Penghargaan MCP KPK kepada Pemkab Batubara menjadi isu hangat dan pemantik diskusi. Fadli LK, narasumber pertama mempertanyakan indikator penilian itu.
BACA JUGA:
Gawat, 3 Kali Kepala BPN Deliserdang Surati Pembatalan SHM Milik Legiman Pranata"Saya memiliki berbagai data yang siap untuk dipertanggungjawabkan terkait kondisi faktual pembangunan di Batubara ini, di usianya yang ke 15 tahun, IPM masih rendah dan capaian realisasi pajak masih jauh dari harapan," ungkapnya sembari memaparkan angka angka perbandingan pajak terhutang sejumlah BUMN dan Perusahaan terkemuka di Batubara.
Narasumber lainnya, Sari Darma Ginting melanjutkan dengan memaparkan hasil penelitian lembaganya serta investigasi terkait penggunaan Dana Desa
Joharis Lubis, akedemisi dan praktisi anti korupsi memberikan simulasi praktek korupsi sejak mulai prencanaan, hingga dugaan kong kalikong penganggaran sampai pada proses tender. "Korupsi tidak saja hampir menjadi budaya, bahkan seolah menjadi ideologi baru, ini menjadi tanggung jawab kita semua," ungkapnya sembari menitipkan buku yang ditulisnya tentang Batubara.
Arif Tampubolon aktivis jurnalis mengungkap investigasi medianya soal dugaan monopoli pengaturan proyek oleh oknum yang berjuluk "pangeran".
BACA JUGA:
Kejatisu Diminta Usut Kembali Dugaan Korupsi Sumur Bor Dinas PKP SumutSabar Sihite, Ketua Presidium Koalisi Perlawanan Korupsi Rakyat Indonesia (KPK RI) memastikan akan melayangkan surat kepada KPK RI dan pihak terkait lainnya menyangkut berbagai temuan dalam diskusi publik tersebut. "Kita akan tindaklanjuti berbagai temuan dan terutama resume diskusi hari ini," pungkasnya.
Sementara, Saharuddin lebih memperkuat sumber daya manusia, integritas dan kemandirian para penggiat anti korupsi sehingga tidak terkontaminasi dengan praktek suap dan korupsi itu sendiri.
Kesimpulan diskusi publik antara lain, MCP yang dikeluarkan oleh KPK dengan menetapkan Kabupaten Batubara pada urutan ke 2 terbaik di Sumut patut diklarifikasi, apakah sudah mengacu pada indikator yang semestinya.
Diskusi lanjutan akan diprakarsai oleh PB IPMBB (Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batu Bara) yang diketui oleh Darmawan Sarianto Nasution,dengan menghadirkan pembicara mewakili KPK, Kejaksaan, dan Kepolsian.
BACA JUGA:
Dugaan Korupsi Dana Covid-19 dan PEN Digiring ke KPK