drberita.id | Terungkap, lembaga pelaksana bimbingan teknik (bimtek) dana desa Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta) diduga fiktif. Kantor lembaga tidak ditemukan sesuai alamat.
Demikian disampaikan Koordinator Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi (FMPK) Muhammad Saidal Siregar di Medan, Jumat 11 September 2020.
"Kami melakukan investigasi langsung ke lapangan, pertama kami menyoroti legalitas penyelenggara kegiatan bimtek dimaksud, ternyata ditemukan fakta bahwa alamat seluruh lembaga pelaksana tersebut fiktip alias tidak ditemukan keberadaanya sebagaimana alamat yang tertera dalam undangan bimtek desa yang ditujukan kepada seluruh kepala desa se Kabupaten Padang Lawas Utara," ujar Saidal Siregar.
Baca Juga :PMII Akan Demo Saksi Cekal KPK ke KAD Sumut
Menurut Saidal, bimtek dana desa Pemkab Paluta dilaksankaan oleh Lingkar Masyarakat Membangun Bangsa (LMMB), Lembaga Study Strategi dan Inovasi Pembangunan (LSIP), dan Lembaga Study Umum Peningkatan Edukasi Dan Realisasi, pada 26 Juli 2020 s/d 12 Agustus 2020, dengan dua gelombang.
"Juga berdasarkan hasil investigasi, kegiatan bimtek dana desa Pemkab Paluta ini menghabiskan uang puluhan miliar, dengan hitungan setiap desa mengirim utusan minimal 4 orang per desa dan setiap orang diwajibkan membayar Rp 5 juta," katanya.
"Semestinya menurut aturan, lembaga pelaksana kegiatan harus jelas legalitasnya termasuk alamat domisili kantornya, karena biayanya dari uang rakyta," sambung Saidal.
Baca Juga :Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi BOS Afirmasi Dinas Pendidikan Batubara
Selain itu, lanjut Saidal, bimtek dana desa ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dan di kawasan zona merah. "Bimtek dilaksanakan di Kota Medan, dan negara lagi mati-matian bebas dari virus corona, enak-enaknya mereka memaksakan diri membuat kegiatan pakai uang rakyat," tegasnya.
FMPK pun berencana akan melaporkan dugaan fiktif lembaga pelaksana bimtek dana desa Pemkab Paluta tersebut ke Polda Sumut, dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumut.
art/drb