drberita.id | Mantan Wakil KPK Saut Situmorang blak-blakan membongkar kelakuan Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan. Banyak dugaan kebocoran operasi tangkap tangan (OTT) pada saat itu.
Bersama empat pimpinan KPK lainnya, Saut pun geram setelah mendapat laporan tersebut.
"Ada laporan atau petisi dari staf, lalu pimpinan dan staf merapatkan hal itu membahas sejumlah indikasi, fakta dan analisis-analisis dan lain-lain. Rapat itu menanggapi petisi sejumlah staf yang intinya meminta hentikan segala bentuk upaya menghambat penanganan kasus, di antaranya isu kebocoran," ujar Saut dikutip CNNIndonesia, Kamis 17 Juni 2021.
Baca Juga:
Hari Ini Firli Cs Diperiksa"Seingat saya, sekitar bulan April 2019, seingat saya, saya sangat marah," sambungnya.
Alasan Saut geram karena saat itu KPK tengah gencar-gencarnya melakukan OTT. Namun, isu kebocoran membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi menjadi terganggu.
"Saya marah karena ada info di tengah gencar-gencarnya mengejar OTT tahun 2018 yang jumlahnya 30, saya analisis ada perlambatan. Saat itu akhirnya OTT tahun 2019 hanya 21, menurun dari 2018 yang 30. Geram saya karena pimpinan mau habis periode, walau beberapa bulan lagi, muncul isu kebocoran OTT dan lain-lain," katanya.
Baca Juga:
1.271 Pegawai KPK Ikut Orientasi ASN"Saya marah-marah sebab KPK itu bukan milik deputi atau penyidik, kenapa lambat. Lalu terinformasi perlambatan karena bocor operasi. Waktu itu saya katakan kebocoran operasi itu soal serius," lanjutnya.
Meskipun begitu, KPK belum sempat menyidangkan secara etik Firli Bahuri terduga pembocor OTT. "Seingat saya belum (sidang etik) untuk kasus bocor ini, tapi internal pimpinan menyadari ada masalah serius," kata Saut.
Rapat menindaklanjuti petisi mengenai penghambatan penanganan perkara ini dilakukan pada 16 April 2019. Saut mengungkapkan, saat itu beberapa penyelidik atau penyidik yang hadir merupakan mereka yang kini telah dinonaktifkan karena tak lolos asesmen TWK.
Baca Juga:
Terungkap, KPK Tak Miliki Salinan Data Hasil TWK Pegawai
"Wah, kronologisnya saya engak ingat," kata Saut.
[br]
Tapi, lanjut Saut, memang para penyidik dan penyelidik yakin banget indikasi kebocoran itu. "Indikasi-indikasinya kuat, di mana dominan penyelidik dan penyidik yang saya kenal hadir pada rapat itu memang mereka ada pada nama yang 75 orang yang tidak lulus TWK," katanya.
Pegawai KPK pada 29 Maret 2019 diketahui ramai-ramai membuat petisi yang isinya mengeluhkan masalah di bidang penindakan terkait kebocoran informasi saat penyelidikan.
Baca Juga:
Debat Kebangsaan: Ketua KPK Mangkir dari Undangan HMI"Hampir seluruh satgas di penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan operasi tangkap tangan yang sedang ditangani karena dugaan adanya kebocoran OTT," demikian bunyi penggalan petisi.
Petisi yang berisi lima poin penting itu di antaranya menyinggung perihal kedeputian penindakan mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke level yang lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang.
Baca Juga:
Sujanarko, Novel dan Rizka Laporkan Lili ke Dewas KPK Terkait Perkara di Pemko TanjungbalaiPegawai juga menyoroti pembiaran dugaan pelanggaran berat oleh oknum di penindakan lantaran tidak ditindaklanjuti secara transparan oleh Pengawas Internal.
Kebocoran OTT saat Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK belakangan diungkit oleh penyidik Hasan dalam film dokumenter WatchDoc bertajuk 'The End Game' yang dirilis Senin 14 Juni 2021, di YouTube.
Hasan merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos asesmen TWK.