drberita.id | Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Presma USU) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera membubarkan KPK, yang dinilai sudah tidak memiliki integritas.
Desakan ini imbas dari pemecatan terhadap 57 pegawai KPK yang memiliki prestasi.
"Melihat fakta dari KPK yang sekarang ini tidak memiliki integritas. Saya berpikir akan lebih baik apabila KPK dibubarkan saja, karena mengingat kita memiliki ribuan jaksa dan ribuan personil kepolisian diseluruh Indonesia yang mampu melakukan penyelidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia," ungkap Presiden Mahasiswa USU
Koordinator BEM SI Wilayah Sumbagut Muhammad Rizki Fadillah, Sabtu 2 Oktober 2021.
BACA JUGA:
Heri Jiwa Besar Mundur dari Pencalonan Ketua Demokrat SumutRizki juga menilai KPK saat ini sudah tidak indepedensi, sehingga sangat pantas dibubarkan dan bisa mengurangi beban APBN.
"Terlebih lagi apabila KPK dibubarkan, Indonesia bisa mengurangi penggunaan APBN. Kita harus merebut kembali KPK kembali ke orang-orang yang tepat," sebutnya.
"Pelemahan KPK ini mengakibatkan tidak memiliki integritas dengan pemecatan 57 pegawai berprestasi," sambung Ruzki.
BACA JUGA:
Musda TIDAR Sumut Dibuka Gubsu, Dihadiri Petinggi GerindraMenurut Rizki, faktanya banyak kasus korupsi yang tak kunjung tuntas ditangani KPK seperti, kasus bansos, BLBI, benih lobster, ditjen pajak hingga kasus suap KPU Harun Masiku.
"Saya Presiden Mahasiswa USU mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan karena disebabkan oleh TWK yang cacat formil, secara substansi mengandung rasisme," katanya.
[br]
Namun, lanjut Rizki, ada sebuah gagasan yang baik dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk merekrut pegawai KPK yang dipecat menjadi anggota Bareskrim Polri pada Direktorat Tidak Pidana Korupsi, dan Presiden setuju dengan eks Pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri. Tetapi belum ada keputusan dari eks pegawai KPK mengenai gagasan itu.
BACA JUGA:
Ombudsman Protes Kebijakan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Adminduk
"Mengapa harus menjadi ASN Polri, kalau bisa kembali menjadi ASN KPK kan lebih baik, karena kita mengingat permasalahannya ada pada TWK tersebut yang abal-abal," tandasnya.