drberita.id | Direktur Eksekutif Polri Watch Abdul Salam Karim SH mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan oknum Kepala Dinas Perhubungan Pemko Medan berinisial IL. IL diketahui memberi uang Rp 200 juta ke mantan Walikota Dzulmi Eldin.
"Padahal oknum IL, dalam sidang kasus suap Rp 530 juta Kadis PU Medan, kepada mantan Walikota Medan Dzulmi Eldin beberapa waktu lalu, secara terang terangan sudah mengakui memberikan uang senilai Rp 200 juta demi mempertahankan jabatannya sebagai Kadishub Kota Medan. Tapi kenapa hingga kini dia masih bebas menghirup udara segar," ucap Abdul Salam Karim kepada wartawan di Medan, Selasa 28 November 2022.
Menurut praktisi hukum yang akrab disapa Bang Haji Salum ini, oknum Kepala Dishub Medan IL kini semakin merasa kebal hukum karena kasusnya tidak ditindaklanjuti lagi oleh KPK.
"Ini kan aneh, pelaku penerima suapnya saja yakni mantan Walikota sudah ditangkap dan menjalani hukuman penjara, kenapa pemberi suap tidak? Apa lantaran dia masih menjabat Kepala Dinas," herannya.
Salum menjelaskan, menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.
BACA JUGA:Ada Aroma Gratifikasi Pada Revitalisasi Lapangan Gajah Mada Medan"Kan jelas pada Pasal 5 UU Tipikor dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000," sebutnya.
Salum menguraikan isi pasal tersebut bahwa setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
"Atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya," terangnya.
"Karena itu, Polri Watch meminta Walikota Medan yang selama ini bertindak tegas dalam menjaga pemerintahannya bersih dari korupsi, untuk secepatnya mencopot oknum IL dari Jabatan Kepala Dishub Medan, agar tidak timbul preseden buruk di tengah masyarakat seolah-olah oknum pelaku suap tersebut mendapat perlindungan," tandas Haji Salum.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan saat dikonfirmasikan via whatapp, Senin 28 November 2022, belum memberikan jawaban.