drberita.id -Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK) mendesak
KPK segera menjemput paksa
Samuel Nababan yang dua kali mangkir dipanggil dalam kasus korupsi tambang
Blok Medan di Halmahera, Maluku Utara.
"KPK jangan lemah menangani kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera, Maluku Utara. Jika takut KPK jemput paksa Samuel Nababan, lebih baik ditutup saja," ungkap Ketua Umum PERMAK Asril Hasibuan, Jumat 6 Desember 2024.
Asril mengatakan pimpinan KPK yang baru saja disahkan DPR harus berani melanjutkan kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera, Maluku Utara, yang telah berproses di pengadilan tipikor.
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba telah divonis hukuman penajara 8 tahun. Sampai saat ini, KPK belum melanjutkan para pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tambang tersebut, salah satunya Samuel Nababan.
KPK telah memanggil Samuel Nababan sebanyak dua kali. Namun Samuel tak datang. KPK harus menjemput paksa Samuel Nababan yang merupakan orang kepercayaan Walikota Medan Bobby Nasution.
"Samuel Nababan mejadi pengepul uang dari pengusaha di Medan yang ikut dalam konsorsium tambang Blok Medan di Halmahera, Maluku Utara. Untuk bisa membongkar korupsi ke Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, keterangan Samuel Nababan sangat diperlukan KPK," bebernya.
"Kabar Samuel Nababan pengepul uang pengusaha di Medan sudah rahasia umum. Keberanian KPK tertantang, apakah mampu menjemput paksa Samuel Nababan atau tidak di kasus korupsi tambang Blok Medan ini agar terang benderang," sambung Asril Hasibuan.
Presiden Prabowo dalam waktu dekat akan melantik 5 pimpinan KPK yang baru disahkan DPR. Jika nanti tak berlanjut kasus tambang Blok Medan di Halmahera, Maluku Utara, sangat patut dicurigai pimpinan KPK itu telah terkondisikan.
"Kita tunggu action 5 pimpinan KPK yang baru disahkan DPR itu, beranikah atau makin lemah," tandas Asril Hasibuan