drberita.id | Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Elfenda Ananda mengatakan organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar mengelola anggaran dengan mengimplementasikan skala prioritas, sesuai aturan dan transparan sehingga tidak bermasalah secara hukum.
"Kita sejak awal sudah mengingatkan agar dana APBD Sumut tahun 2021 dikelola benar-benar efektif, transparan serta akubtabel dan lebih berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Elfanda di Medan, Kamis 18 Maret 2021.
Menurut Elfanda, pandemi Covid-19 benar-benar telah menggerus pendapatan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
BACA JUGA :PP 98 Menduga Elit Partai Pendukung Jokowi Berada di Balik Isu Jabatan Presiden Tiga Periode
Karena itu, kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak Covid-19, utamanya mengenai hak dasar sosial dan ekonomi seperti dana stimulan harus mengacu pada skala prioritas.
Terkait program Diskominfo Sumut mengenai pemberian stimulus kepada perusahaan pers, ia menilai dana yang dialokasikan harus benar-benar untuk pemberdayaan media.
"Program stimulan di Diskominfo Sumut perlu dikaji ulang secara lebih mendalam untuk memastikan setiap dana APBD yang dikucurkan benar-benar diimplementasikan dalam program yang dapat berguna bagi masyarakat banyak," ujar Elfanda.
Sebab, pemberian dana stimulus yang bersumber dari APBD Sumut harus mengacu pada skala prioritas dan mengedepankan kepentingan masayarakat banyak.
Selain itu, kata Elfenda, dana stimulus yang dialokasikan Pemprov Sumut melalui Diskominfo perlu memberikan kesinambungan pada program-program pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.
BACA JUGA :AHY Diminta Ganti Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut
"Diskominfo Sumut harus lebih selektif dan transparan dalam menyalurkan bantuan stimulus. Ini bukan soal bagi-bagi kue anggaran, tetapi soal transparan dan tepat sasaran," ucapnya.
Ia menambahkan, dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting. "Tidak kalah pentingnya bahwa kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi bagian integral pelaksanaan APBD," tandasnya.