drberita.id -Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra belum juga melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal,
PT PPSU merupakan BUMD milik Pemprov Sumut.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP), Abd Halim menyoroti integritas pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yaitu Dirut PT PPSU Ferry Indra.
Temuan tersebut disampaikannya berdasarkan hasil penelusuran pada situs resmi e-LHKPN milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga 1 April 2026, sehari setelah tenggat pelaporan LHKPN periode 2025 pada 31 Maret 2026, Ferry Indra belum juga melaporkan harta kekayaannya.
"Kita pertanyakan dimana transparansi pejabat BUMD Sumut yang telah dipilih dan dilantik oleh Gubernur Bobby Nasution. Ini soal integrutas pejabat publik. Pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang disembunyikan?" ujar Halim di Medan, Minggu (23/8/2026).
"Ferry Indra dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi Dirut PT PPSU pada Juli 2025," sambungnya.
Halim menjelaskan kesimpulan tersebut diperolehnya melalui proses verifikasi dan triangulasi data dari berbagai fitur pada situs e-LHKPN. Penelusuran dilakukan mulai dari laman pengumuman harta kekayaan, monitoring kepatuhan pejabat tinggi, hingga daftar wajib lapor yang belum atau belum lengkap menyampaikan laporannya.
"Dari hasil penelusuran, kami menemukan bahwa laporan milik Ferry Indra tidak ditemukan atau masuk kategori belum lapor," lanjutnya.
Jika temuan ini terbukti benar, LPKP menilai Dirut PT PPSU Ferry Indra berpotensi melanggar ketentuan pelaporan LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.
Halim menegaskan langkah ini penting untuk menjaga akurasi informasi publik serta memastikan para penyelenggara negara mematuhi kewajiban transparansi. Jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, kewajiban pelaporan LHKPN berpotensi dianggap hanya sebagai formalitas administratif semata.
"Kami khawatir pelaporan LHKPN hanya dianggap angin lalu sebagai formalitas belaka. Padahal, ini wajib dilakukan oleh semua pejabat negara, termasuk di tingkat daerah," pungkasnya.