drberita.id -Dinonaktifkannya
Iswar Lubis dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan bukanlah sesuatu peristiwa yang di luar dugaan. Sebab, banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, salah satunya adalah persoalan kebijakan parkir berlangganan.
Demikian disampaikan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Elfanda Ananda, Jumat 13 September 2024.
"Selain kasus tersebut masih ada kasus lain seperti kasus petugas Dishub dengan penjual martabak, pengeroyokan satpam Dinas Kependudukan Provinsi oleh petugas Dishub Medan," ujarnya.
Menurut informasi Kepala BKDPSDM Medan Subhan Harahap, lanjut Elfanda, Kepala Dinas Perhubungan dibebastugaskan dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Medan. Sedangkan Kepala Inspektorat Medan Sulaiman Harahap mengatakan bahwa Iswar tidak dicopot, melainkan sedang dibebastugaskan karena sedang dilakukan audit kinerja Dinas Perhubungan.
"Sebagai catatan, Kepala Dinas Kesehatan juga mengalami hal yang sama belum lama ini, diperiksa oleh inspektorat dan saat ini sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan," kata Elfanda.
Masih Elfanda, sebagai kepala dinas yang mempunyai atasan yakni Walikota Medan, tentunya tidak bisa lepas tanggung jawab dari persoalan kebijakan parkir berlangganan. Dari urutan kebijakan parkir yang lahir ditahun 2024, ditandai dengan lahirnya Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang retrebusi parkir di awal Maret 2024.
Lahirnya perda retrebusi parkir ini disebabkan rendahnya penerimaan retrebusi parkir, sehingga tarifnya dinaikan dalam kebijakan perda tersebut. Dalam banyak kesempatan, Walikota Medan berulangkali menyampaikan pendapatnya soal rendahnya pencapaian yang diperoleh dari retrebusi parkir.