drberita.id | Pernyataan Nimrot Siahaan, SH, MH, terkait penetapan tersangka dan penahanan atas Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah Sitorus (KSS) yang menurutnya bukanlah karena melakukan tindak pidana korupsi, akhirnya membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara.
Menanggapi pernyataan dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang dimuat di salah satu media online, juru bicara KPK, Ali Fikri sangat menyayangkan karena pernyataan itu justru datang dari seorang akademisi yang seharusnya mencerahkan.
Baca Juga :Sebelum Ditahan, Bupati Labura Terlihat di Hotel Santika Bersama Anggota DPR dan 2 Cewek
"Kami menyayangkan opini-opini yang disampaikan pihak-pihak tertentu, terlebih akademisi yang seharusnya mencerahkan," jelas Ali Fikri yang dikonfirmasi melalui akun whatsappnya, Selasa, 24 Nopember 2020.
Ali Fikri memaparkan, sebagai penegak hukum, KPK memastikan bekerja atas dasar hukum yang berlaku. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti.
"Kita semua tentu harus hormati segala proses hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat hukum, termasuk penanganan perkara yang sedang dilakukan KPK saat ini," sambung Fikri.
Baca Juga :Bupati Labura Akhirnya Gol di KPK
Lebih jauh Ali Fikri juga menjelaskan, korupsi itu dirumuskan dalam berbagai bentuk yang kemudian dapat disederhanakan setidaknya dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan gratifikasi.
"Oleh karena itu, korupsi tidak selalu hanya berhubungan dengan adanya kerugian keuangan negara," imbuh Fikri.
Sebelumnya, Nimrot Siahaan, SH, MH, salah seorang dosen di Universitas Labuhanbatu, dalam pernyataannya yang dimuat di media online menyebutkan bahwa penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labura, Kharuddin Syah Sitorus (KSS) bukan karena melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Juga :Haji Buyung Ditahan KPK, Kantor Bupati Labura Lengang
Menurutnya, KSS sama sekali tidak melakukan korupsi dan tidak ada satu rupiah pun negara dirugikan olehnya."Beliau itu tidak korupsi, dia hanya memberikan ucapan terima kasih atas turunnya dari pusat, dana itu kan diperuntukkan untuk pembangunan di Labura," demikian pernyataan Nimrot dikutip dari laman fajarsumbar.com.
Menurut Nimrot, masyarakat juga harus memahami bahwa Bupati Labura itu rela berkorban materi dan pikiran untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Labura.
Baca Juga :Ribut Fee Proyek Dana PEN Rp 326 Miliar di Taput
"Supaya masyarakat bisa membedakan suap dan korupsi, suap itu mengeluarkan uang dari kantongnya untuk orang lain. Sedangkan korupsi adalah mengambil uang orang lain atau uang negara untuk kantongnya," pungkas Nimrot.
art/drb