drberita.id | Dugaan korupsi Bimbingan Teknik (Bimtek) Dana Desa Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) tahun 2020 dilaporkan ke Polda Sumut.
Laporan tersebut dibuat oleh Kantor Hukum Najir Sarif & Associates, dengan nomor laporan: 105/NS-P/VIII/2020 tertanggal 4 Agustus 2020.
"Laporannya sudah diterima Polda Sumut," ujar Najir Sarif Siregar SH kepada Wartawan di Polda Sumut, Rabu 12 Agustus 2020.
Baca Juga :Ketua DPI: Legalitas Wartawan Sah Lewat Organisasi Pers
"Pemerintah Desa se Pemkab Paluta baru-baru ini melaksanakan bimtek dana desa di Kota Meda, mulai 26 Juli s/d 12 Agustus 2020, kerja sama dengan pihak ke tiga yakni Lingkar Masyarakat Membangun Bangsa (LMMB), Lembaga Study Strategi Dan Inovasi Pembangunan (LSIP) dan
Lembaga Study Umum Peningkatan Edukasi dan Realisasi yang dilaksanakan 2 tahap," sambungnya.
Bimtek dana desa Pemkab Paluta yang dilaksanakan di Kota Medan, menurut Najir, setiap desanya mengutus 4 atau 5 peserta. Setiap peserta diwajibkan membayar uang Rp 5 juta. Artinya setiap desa mengeluarkan dana sebesar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta.
"Bayangkan, di Kabupaten Padang Lawas Utara ada 386 Desa, jika dikalikan dengan Rp 20 juta per desa, ada Rp 7.720.000.000 dugaan korupsi dana desa terjadi dari bimtek saja," terang Najir.
Atas dasar temuan awal tersebut, lanjut Najir, dugaan korupsi dana desa Pemkab Paluta ini laporkan ke Polda Sumut. "Jadi, kami berharap Polda Sumut profesiaonal menerima laporan dugaan korupsi bimtek dana desa Pemkab Paluta tahun 2020," katanya.
Baca Juga :Ground Breaking Pembangunan Sport Center Langkah Mundur Penyelesaian Lahan Eks HGU PTPN2
Najir juga mengatakan dugaan korupsi bimtek dana desa Pemkab Paluta tersebut rencananya akan dilaporkan pihaknya ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. "Setelah ke Polda, kami langsung ke Kantor BPKP Sumut," tegasnya.
art/drb