drberita.id | Proyek saluran drainase di Jalan Panglima, Dusun I, Desa Alang Bonbon, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, yang diduga tidak sesuai dengan bestek serta syarat akan tindak pidana korupsi, mendapat sorotan dan ormas.
Ketua DPC PKN Asahan, Adv. M.I Tandjung, SH menilai proyek tersebut layak untuk diselidiki lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Tandjung sangat menyayangkan proyek Dana Desa yang menelan anggaran yang lumayan cukup besar itu diduga dikerjakan tidak sesuai dengan bestek.
"Proyek dengan volume, panjang 800 meter dengan anggaran Rp 307.335.000 dari Dana Desa tahun 2020. Ini kan untuk kepentingan infrastruktur desa, sudah selayaknya diawasi secara extra oleh pemerintahan setempat beserta seluruh element msyarakat. Jika hasilnya baik, tentunya kualitas juga baik, sehingga ke depan masyarakat dapat menikmatinya," ujarnya.
Baca Juga :CEO Sir Salon Bantuan APD Covid-19 Kepada Barber di Kota Medan.
Sebelumnya, Sekretaris LSM Badan Investigasi Nasional (BIN) Asahan, Hendra Putra Piliang mangatakan, di beberapa titik terlihat hasil pengerjaan ada yang ambruk atau rubuh, dan dari hasil pengerjaan drainase itu banyak yang ditempel seperti didinding maupun topi atas kanan-kiri drainase, lantai saluran drainase juga tidak disemen, air juga terkesan tergenang dan tidak mengalir serta pemasangan batu padas yang tidak padat dan merata sehingga banyak celah yang berlubang, tentu saja mengakibatkan bangunan rapuh dan tidak kokoh.
"Saya rasa itu kan sudah cukup membuktikan kalau pengerjaan proyek saluran drainase tersebut dikerjakan asal-asalan, tentu saja hal itu mengakibatkan bocornya keuangan negara/daerah secara cuma-cuma," pungkasnya.
Tandjung berharap, Pemkab Asahan tidak menganggap enteng dan remeh terkait permasalahan ini, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Asahan harus mengambil sikap dan tindakan yang tegas, lakukan pemanggilan dan penyelidikan pada pihak. "Jika memang memenuhi syarat unsur tindak pidana korupsinya berikan sangsi yang berat bila perlu laporkan kepada pihak yang berwajib," kata Tandjung.
art/drb