drberita.id | Kelompok Cipayumg Plus meminta Polri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas lolosnya buronan korupsi Bank Bali Djoko Tjandra dari jeratan hukum. "Membaca runtutan kronologi, sejak awal masuk, pembuatan dokumen kependudukan dna administrasi, perkara yang sedang dijalani Djoko Tjandra mengindikasikan kinerja aparat kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi masih kurang maksimal. Terlebih adanya keterlibatan oknum dari internal penegak hukum itu sendiri," kata Ketua Umum PB PMII Agus M. Herlambang dalam keterangan pers Kelompok Cipayung Plus, Jakarta, Selasa 28 Juli 2020.
"Ini merupakan tamparan yang telak sekaligus menjadi cambuk bagi lembaga maupun institusi penegak hukum untuk melakukan evaluasi secara total agar kejadian sama tidak terulang kembali. Bila perlu segera libatkan KPK dalam perkara ini," sambung Agus.
Baca Juga: Hamdan Noor Manik: Oligarki kekuasaan era milenial di Pilkada Serentak ada 3 CalonKelompok Cipayung Plus (IMM, PMII, GMNI, PMKRI, Himapersis, GMKI, KMHDI, Hikmahbudhi, KAMMI, PII), kata Agus, menganggap lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi penegak hukum khususnya Polri agar berbenah demi membangun kredibilitas lembaga.Cipayung Plus menilai Polri saat ini menjadi lembaga yang sangat disorot oleh publik mengingat keterlibatan oknum di internal Polri yang dirasakan telah memuluskan jalan Djoko Tjandra untuk dapat bebas. "Brigjen Prasetyo Utomo telah dicopot dari jabatannya dan ditahan. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Listyo Sigit pun telah berjanji melakukan investigasi atas seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk potensi pidana terhadap oknum di lembaganya," ujar Agus.
Oleh karen itu, lanjut Agus, Kelompok Cipayung Plus meminta agar Kapolri Jenderal Pol Idham Azis segera mengusut tuntas siapa saja oknum-oknum yang terlibat dalam kasus lolosnya buronan korupsi Bank Bali ini.
Baca Juga: BEM Nusantara Ajak Rakyat Suarakan 8 Tuntutan"Jika ada indikasi tindak pidana korupsi, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis harus menggandeng dan bekerjasama dengan KPK untuk menuntaskan kasus Djoko Tjandra ini supaya lebih transparan dan akuntabel," tegasnya.
(art/drb)