drberita.id -Pemerintah Kota Medan saat ini dalam radar pengawasan ketat aparat penegak hukum, pascaberkembangnya kabar oknum pejabat dan pemodal duduk bareng membahas fee proyek di Dinas Perhubungan Medan.
Kabar aparat penegak hukum sudah terkondisikan juga berkebang di kalangan kontraktor. Kabar itupun telah sampai ke Jakarta. Tim merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kabarnya pun telah turun ke Kota Medan.
Sejumlah OPD Pemko Medan masuk dalam radar pengawsan, terutama Dinas Perhubungan Medan. Ribut pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) Kota Medan, oleh dua kelompok pemodal menjadi penyebab. Ditambah lagi dengan Kapala Dinas Irsan Idris Nasution yang tidak tegas.
Adanya kabar Kepala Dinas Perhubungan bertemu dengan salah seorang pemodal yang ingin mendapatkan proyek LPJU Kota Medan pun memperkuat Tim Merah Putih KPK datang dan memepersiapkan operasi tangkap tangan (OTT).
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) Asri Hasibuan mendukung KPK melakukan OTT di Kota Medan. Pengadaan LPJU Dinas Perhubungan Medan harus menjadi contoh pembuktian maraknya praktek suap APBD Kota Medan.
"Prinsipnya kita mendukung KPK melakukan OTT di Medan. Jika benar kabar aparat penegak hukum sudah terkondisikan, itu jelas sangat memalukan," ucap Asril di Kopi Medan, Hotel Danau Toba, Rabu 5 Agustus 2026.
Ada 1000 titik paket pengadaan LPJU di Dinas Perhuhungan Medan. Ditambah lagi paket lainnya yang dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung (PL), membuat kalangan kontraktor kepanasan. Pasalnya, kontraktor yang selama ini mendapat pekerjaan harus tersingkir oleh rekanan baru, bawaan kelompok dari kepala daerah.
Keributan paket proyek juga terjadi di dinas lainnya, seperti Dinas Perkim Kota Medan. Modus yang sama juga diterapkan oleh kelompok kepala daerah yang serakah ingin menguasai paket pekerjaan APBD. Anehnya, paket proyek yang melalui proses tender tidak juga dilaksanakan, malah paket PL dan e-Katalog yang terus jalan.
Asril Hasibuan pun menilai ada yang tidak beres dalam sistem birokrasi Pemko Medan. Ditambah lagi saat ini posisi jabatan Sekda Kota Medan yang tidak defenitif. Sangat kuat ada pengaruhnya kepada kelompok kepala daerah yang serakah ingin menguasai proyek.
"Apa yang terjadi di dinas-dinas Pemko Medan saat ini sudah tidak bisa dipahami. Dominasi kelompok kepala daerah sudah di luar kendali. Sudah seperti mereka yang memiliki APBD Kota Medan. Ini sangat bahaya bagi pembangunan Kota Medan, KPK harus bertindak," tegasnya.
Asril pun berharap oknum pejabat dan pemodal yang mengatakan aparat penegak hukum sudah terkondisikan segera ditangkap dengan kasus suap proyek yang didapat.
"Harus ada efek jera dilakukan aparat penegak hukum kepada pejabat dan pemodal proyek di Kota Medan. Agar tidak menjadi fitnah berkembang yang dibenarkan oleh masyarakat," tutupnya.
Pengadaan LPJU Kota Medan tahun 2026, sampai saat ini belum ditunjuk pemenangnya. Kepala Dinas Perhubungan Irsan Idris Nasution pun sampai saat ini belum juga menjawab konformasi terkait pertemuannya dengan pemodal pengadaan LPJU.
Jalan di Kota Medan pun bisa terancam akan gelap gulita jika pengadaan 1000 titik LPJU di Dinas Perhubungan Medan tidak terlaksana pada tahun 2026 ini.