drberita.id -Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU) menegaskan
KPK seharusnya bertindak adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum perkara Sekjen PDIP,
Hasto Kristiyanto.
Penahanan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku menjadi babak baru dalam skandal politik yang telah lama menjadi teka teki. Tindakan KPK inipun menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik. Kapan Yasonna Laoly menyusul?
"Kami mengapresiasi langkah KPK menahan Hasto, tetapi kami juga mendesak KPK segera menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Yasonna Laoly," ujar Ketua Umum PB IMSU Lingga Pangayumi Nasution dalam keterangan tertulis, Senin 24 Februari 2025.
Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, serta Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Yasonna memiliki keterkaitan langsung dalam kasus yang menjerat Hasto.
Yasonna telah diperiksa KPK selama tujuh jam, termasuk terkait pengajuan fatwa ke Mahkamah Agung dan perlintasan Harun Masiku yang masih menjadi buronan hingga kini.
"Fakta bahwa Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie setelah terjadi kekeliruan dalam pelaporan perlintasan Harun Masiku semakin memperkuat dugaan adanya intervensi dalam kasus ini. Sebelumnya, Yasonna menyatakan Harun Masiku masih berada di luar negeri, padahal fakta menunjukan bahwa ia telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020," kata Lingga.
IMSU mengimbau mahasiswa dan masyarakat harus terus mengawal kasus Harun Masiku agar tidak berhenti hanya pada Hasto.
"Kami tidak ingin kasus ini hanya menjadi tontonan politik. Jika memang ada bukti yang cukup, KPK harus berani menindak Yasonna seperti yang telah mereka lakukan terhadap Hasto," tegasnya.
Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat menentukan kredibilitas KPK ke depan. Jika kasus ini dibiarkan menggantung, maka publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga anti korupsi satu ini.
"PB IMSU berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan keadilan ditegakan tanpa intervensi politik," kata Lingga.