Pejabat Korup

IPA Sumut Tantang Kapolda Tangkap Mantan Bupati Batubara

Aset Hasil Korupsi Pakai Nama Orang Lain
Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/uploads/images/202403/_8494_IPA-Sumut-Tantang-Kapolda-Tangkap-Mantan-Bupati-Batubara.png): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 182
Poto: Istimewa
Irjen Agung dan Zahir.
drberita.id -Ikatan Pelajar Alwashliyah Sumatera Utara (IPA Sumut) menantang Kapolda Sumut Irjen Pol. Agung Setiya Imam Effendi segera menangkap mantan Bupati Batubara Zahir. IPA Sumut menduga Zahir menjadi muara terakhir aliran korupsi PPPK Batubara.

"Logika birokrasinya. Tak mungkin dugaan korupsi PPPK Batubara itu diperintahkan oleh tersangka F yang bukan bos dari 3 tersangka Kabid, Sekretaris dan Kadia Pendidikan Batubara. Pasti Zahir, bupati saat itu yang memerintahkah kepada kepala dinas. F hanya penampung, untuk menyetorkan secara masif ke bupati saat itu. Jadi kita tantang Kapolda Sumut untuk berani menangkap mantan Bupati Batubara Zahir," ungkap Ketua PW IPA Sumut Muhammad Amril Harahap didampingi Sekretaris Ahmad Irham Tajhi kepada wartawan di Medan, Sabtu 2 Maret 2024.

Amril juga menduga kuatnya dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah Batubara, Asisten III, dan Kepala BKD membuat benang merah hingga sampai ke pimpinan mereka Zahir selaku Bupati Batubara priode 2018-2023.

Jelas, lanjut Amri, tanpa perintah bupati yang diduga adalah aktor utama dalam praktik konspirasi pengutipan uang untuk kelulusan PPPK Batubara, tidak mungkin para pengutip uang suap dan pejabat terkait berani melakukan tindak pidana untuk meloloskan calon sebagai pemenang dalam penerimaan PPPK tahun 2023.

"Maka, berangkat dari benang merah itu, Kapolda Sumut harus serius dan segera juga meneriksa Sekda, Asisten III, dan Kepala BKD. Segera tangkap mereka dan diduga dalang dari semua ini Zahir selaku bupati pada saat itu," tegas Amri dan Irham.

"Karena IPA Sumut sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban korupsi PPPK Batubata, dengan dugaan pengutipan uang 35 juta sampai 50 juta," sambung Amri.

Amri juga mengatakan masih ada 10 orang dari unsur masyarakat yang terlibat mengutip uang suap PPPK yang diduga mendapat izin dari Zahir.

"Sebenarnya jika mau diteliti satu persatu selama 5 tahun kepemimpinan Zahir, sudah banyak pengaduan masyarakat ke Polda Sumut dan Kejatisu, termasuk demo yang dilakukan berbagai aliansi peduli anti korupsi. Seperti raibnya Kepala BPBD Batubara dengan uang Rp7,6 miliar dan mobil merek Inova milik Pemkab," terang Amri.

Kemudian, mangkraknya pendirian kilang beras pada tahun 2022 yang diduga diprakarsai Bupati dan adiknya Faizal. Lalu, mangkraknya proyek pembangunan lapangan tembak dari biaya APBD Batubara 2023 hingga defisit anggaran terjadi. Jika ini ditelusuri pasti terungkap kekayaan yang diperoleh Zahir dan Faizal.

"Mereka menyimpan asetnya dengan cara dibuat atas nama orang lain. Jika Polda Sumut serius menelusuri, info dan data kepemilikan aset Zahir dan Faizal pasti bisa terbongkar," tandasnya.

Penulis
: redaksi
Editor
: redaksi

Tag:

Berita Terkait

Kerah Putih

Relawan Bobby Nasution Panik Lihat Bupati Batubara Dukung Pemekaran Sumatera Pantai Timur

Kerah Putih

Polres Batubara Tangkap 3 Tersangka Perampok Toko di Tulang Bawang Barat, Lampung

Kerah Putih

Susul drg. Wahid Khusyairi, dr. Deni Syahputra dan Elvandri Ditahan Kejari Batubara Kasus Korupsi BTT Kesehatan

Kerah Putih

MTsN Batubara Galang Solidaritas Kemanusian Untuk Palestina di Yordania

Kerah Putih

Kejari Batubara Belum Tangkap PPTK dan PPK Korupsi Dana BTT Dinas Kesehatan

Kerah Putih

Kejari Batubara Tambah 2 Tersangka Kasus Korupsi BTT Dinas Kesehatan