drberita.id | Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 17 Januari 2023.
Massa Himmah meminta usut tuntas kasus mega korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020-2022 yang diduga melibatkan Menkominfo Jhonny G. Plate.
Koordinator Aksi, Saibal Putra dalam orasinya mendesak Kejagung mengusut tuntas kasus mega korupsi BTS yang diduga melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate.
"Usut tuntas kasus mega korupsi Proyek BTS 4G dan 5 BAKTI Kemenkominfo, periksa seluruh pihak,oknum dan Jhonny G. Plate," pinta Saibal dari atas mobil komando.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kasus ini jangan berhenti di Dirut Bakti saja jika terlibat, Menkominfo Jhonny G. Plate juga harus segera ditersangkakan atau ditetapkan tersangka baru," tegas Saibal yang juga Sekretaris Jenderal PP HIMMAH.
BACA JUGA:Terungkap, Proyek Multi Years Sumut Rp 2,7T Diduga Ilegal Tak Ada Perda Tahun JamakPantauan di lokasi aksi depan Kantor Kejaksaan Agung RI ratusan kader dan simpatisan HIMMAH telah tiba dengaan membawa mobil komando dan spanduk panjang yang bertuliskan 'Usut Tuntas Kasus Korupsi BTS Kominfo, Tangkap dan Periksa Menkominfo Jhonny G. Plate'.
Hal serupa juga disampaikan koordinator lapangan, Imam Sahala Pohan. Menurutnya, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan Bakti Kominfo itu mencapai Rp 1 triliun.
"Ini jumlah yang fantastis, kasus mega korupsi ini tidak mungkin tidak melibatkan Jhonny G. Plate. Pasti ada aktor intelektualnya, tangkap dan periksa Jhonny G. Plate," pinta Sahala.
"Tahun 2023 ada indikasi resesi, ekonomi sulit, seperti yang disampaikan Presiden Bapak Joko Widodo, tidak bisa koruptor seenaknya memakan uang negara demi kepentingan pribadi dan kelompok," tambahnya.
BACA JUGA:Tanda Tangani Kontrak Kinerja 2023, KPK Sampaikan 5 Program Prioritas NasionalSecara khusus PP HIMMAH meminta Presiden Jokowi agar mengevaluasi dan mencopot Jhonny G. Plate dari jabatannya agar memudahkan proses hukum.
Perhitungan sementara itu berdasarkan nilai kontrak dalam proyek tersebut yakni Rp 10 triliun.
Satu jam menyampaikan orasi, kader dan simpatisan PP HIMMAH terlihat balik kanan dengan tertib dan berjanji akan demonstrasi pekan depan dengan jumlah massa yang lebih banyak sebagai wujud konsistensi mengawal kasus mega korupsi BTS Kominfo.