Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Presidium Musyawarah Rakyat Nasional (Musran)
Inisiator Sumatera Connection
Sejak Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari wakil presiden yang disampaikan kepada MPR, maka pernyataan niat sebagai pengakuan konkrit atas pertimbangan MK dan putusan MA. Maka proses hukum akan menanti di depan Gibran.
Dugaan pemalsuan Suket (Surat Ketetangan) dan penyeludupan syarat adalah ancaman hukum yang menanti Gibran. Setelah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan komplotannya digulung, dan Gibran menyatakan mundur, maka seluruh perisai hidup yang sekian lama membuat Bobby Nasution jumawa telah berakhir.
Maka saat yang tepat bagi aparat penegak hukum berani (tidak takut) lagi bertindak. Keterlibatan Bobby Nasution, Kahiyang Ayu, dan Samuel Nababan dalam sejumlah dugaan kasus korupsi harus diungkap sampai tuntas.
Seperti kasus izin tambang di Maluku Utara atau dikenal dengan istilah Blok Medan, Lampu Pocong yang berakhir dengan total lost, Revitalisasi Stadion Teladan yang mangkrak, Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, dan Islamic Center Medan.
Kemudian, pembangunan UMKM Galery USU yang mangkrak, pembebasan lahan untuk jalan tol, kasus rel kereta api yang juga menyeret sejumlah nama diduga terlibat seperti Akbar Himawan Bukhori dan Ade Jona Prasetyo pun harus dipanggil dan diperiksa.
Aparat penegak hukum KPK, Kejagung, dan Polri tidak bisa diam seperti selama ini saat Jenderal LSP masih menjabat Kapolri.
KPK pun kalau tidak mau dibubarkan juga harus berani memanggil dan memeriksa Muryanto Amin (Rektor USU) dan Dedy Iskandar Rangkuti sepupu kandung Bobby Nasution yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi jalan nasional dan jalan provinsi yang menyeret terpidana Topan Obaja Putra Ginting.
KPK, Kejagung, dan Polri adalah lembaga negara yang resmi dan besar, masa tidak berani (takut) sama Bobby Nasution?
Kalau KPK saja berani memanggil dan memeriksa Nusron Wahid. Mengapa nyali KPK ciut memanggil dan memeriksa Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti yang hingga saat ini mangkir dari panggilan KPK.
Demikian juga dengan Kejari Medan, tidak perlu takut lagi mengusut dugaan keterlibatan Kahiyang Ayu dalam kasus Medan Fashion Festival (MFF) 2024.
Kejati Sumut pun bisa memisahkan kepentingan lembaga yang memeroleh dana hibah dari APBD Sumut masa Pj. Gubernur Ahmad Fatoni untuk bangunan gedung kantor Kejatisu yang hingga saat ini belum selesai, dan rencana hibah tanah dari Pemprovsu untuk dijadikan lahan parkir dengan penegakan hukum atas sejumlah dumas dan laporan terkait dugaan korupsi di Pemko Medan dan Pemprovsu saat dipimpin Bobby Nasution.
Konstitusi telah mengatur semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Maka seorang petani, pemulung, sama hak dan kedudukannya dalam hukum dengan Bobby Nasution, adik ipar wakil presiden yang mengundur.
Perlakuan berbeda kepada Bobby Nasution karena menantu Presiden ke-7, Joko Widodo, dan adik ipar wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat, dan telah berniat mengundur harus diakhiri.