drberita.id -Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bertemu Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 7 Agustus 2023.
Pertemuan tersebut membahas kerja sama pemberantasan korupsi, koordinasi, dan upaya pencarian pelaku korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kejahatan terorganisasi lintas negara 'transnational organized crime' menunjukan tren yang terus meningkat. Tidak hanya berdampak bagi psikologis individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga terhadap sendi sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan negara.
"Pemberantasan korupsi menjadi fokus perhatian dunia yang ditandai sejak Majelis PBB menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Karena korupsi dapat menghancurkan sendi sendi kehidupan global, tidak hanya ekonomi namun juga berdampak pada rusaknya kehidupan manusia lainnya," buka Firli.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi, lanjut Firli, menjadi prioritas utama yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional. KPK terus berupaya menjalin kerja sama internasional termasuk dengan Div. Hubinter Polri guna menangani tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sinergi aparat penegak hukum.
Firli menjelaskan, salah satu instrumen hukum yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang berada di luar negeri ialah dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik. Dengan adanya perjanjian bilateral mengenai bantuan timbal balik dari negara lain diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum yang bersifat transnasional.
"Tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor pertimbangan pada setiap negara dalam melakukan investasi setelah faktor stabilitas politik keamanan dan infrastruktur. KPK menyambut baik kerja sama dan koordinasi transnasional dengan Div. Hubinter Polri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di lintas negara," ungkap Firli.
Firli menambahkan, kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk menyamakan persepsi antara lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, ditekankan pula bahwa tujuan utama penanganan tindak pidana korupsi ialah untuk menyelamatkan keuangan negara.