drberita.id -Sejumlah aktivis di Sumut berterimakasih kepada Komisi VI DPR RI yang telah membongkar kejahatan
PTPN dengan mengubah koorbisnisnya dari usaha perkebunan menjadi perusahaan
BUMN sewa-menyewa aset.
Para aktivis itu menjelaskan, di Sumut sendiri tidak hanya menyewakan aset tetapi PTPN diduga telah menjual tanah berstatus hak guna usaha (HGU) perkebunan kepada pengembang.
Ratusan hektar lahan yang selama ini diklaim sebagai tanah HGU perkebunan PTPN kini telah dikuasai PT. Ciputra Development Tbk. Bahkan, perusahaan property raksasa Indonesia ini telah membangun ribuan unit rumah toko (Ruko) dan perumahan mewah di lahan tersebut dengan lebih dulu menggusur rakyat secara paksa.
"Kami yakin, pembangunan ribuan unit ruko dan perumahan mewah di lahan HGU perkebunan PTPN di Sumut ini, merupakan pelanggaran hukum dan korupsi seperti yang dilakukan PTPN di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kami berharap Komisi VI DPR RI juga turun ke Sumut untuk membongkar kasus ini," tegas Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) Saharuddin di Medan, Kamis 03 April 2025.
Harapan yang sama juga disampaikan Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tebingtinggi Ratama Saragih, Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup LKLH) Sumut Indra Minka, dan Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar.
Para aktivis itu berharap, dengan turunnya Tim Komisi VI DPR RI ke Sumut dapat membongkar kejahatan bisnis PTPN di seluruh Indonesia.
"Tidak hanya di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang dibongkar. Tapi bisnis curang PTPN di Sumut ini juga harus dihentikan," kata Saharuddin dikuatkan Ratama Saragih.
Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PTPN, pada Rabu 19 Maret 2025. Saat itu, Komisi VI DPR RI membongkar kejahatan korporasi perusahaan BUMN itu yang mengubah koorbisnisnya dari usaha perkebunan menjadi sewa menyewa lahan.
Halaman :
Warning: Undefined variable $max_pages in
/home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line
267