drberita.id | Kejaksaan Negeri Langkat memeriksa pejabat Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi senilai Rp 4,4 miliar tahun 2020.
Pejabat tersebut Effendi Pohan, Kepala Dinas Perizinan Provinsi Sumut, Kamis 1 Juli 2021.
Effendi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi atau pemeliharaan di satuan kerja (Satker) UPT Jalan dan Jembatan Binjai-Langkat, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi(BMBK) Provinsi Sumut.
Baca Juga :
JKIP Minta Polisi Selidiki Gelar Drs Wagub SumutEffendi Pohan saat itu menjabat Kepala Dinas BMBK, sebelum pindah ke Dinas Perizinan Provinsi Sumut.
"Effendi Pohan diperiksa masih sebagai saksi terkait dugaan tipikor pada kegiatan pemeliharaan jalan. Besaran pagunya Rp 4,48 miliar," ujar Kasi Intelijen Kejari Langkat Boy Amali, Jumat 2 Juli 2021.
Baca Juga :
Kadis PUPR Sergai dan Kabag ULP Dipanggil Intel KejatisuPemeriksaan Effendi Pohan berdasarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Langkat No: Print-02/L.2.25.4/Fd.1/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi.
"Tanggal 29 Juni kemarin sudah kita panggil, tapi katanya dia (Effendi Pohan) lagi dinas luar kota. Kemarin baru bisa diperiksa," kata Boy.
Baca Juga :
LKLH Sumut Desak Wilmar Identifikasi Pasokan Buah Sawit PTPN3"Saat itu dia sebagai pengguna anggaran. Jaksa penyidiknya Gery Anderson Gultom, Juanda Fadli, dan Randy Tumpal Pardede," tutupnya.
Sementara, Effendi Pohan kepada wartawan mengatakan dirinya datang ke Kejari Langkat hanya untuk berkoordinasi. "Hanya koordinasi saja, ada sesuatu di sana. Maaf ya, nanti saja," ucapnya.